astakom.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan, mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga tambang ilegal.
Dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8), Prabowo memaparkan hasil penertiban perkebunan sawit yang melanggar regulasi.
“Pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan tapi kita belum verifikasi. Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektar dan dari 3,7 juta hektar, 3,1 juta hektar sudah dikuasai kembali,” papar Prabowo.
Prabowo menambahkan, ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun lalu yang memerintahkan ada kebun-kebun kelapa sawit yang harus disita, namun tidak ada penegak hukum di masa lalu yang mau melaksanakan.
“Saya tidak tahu kenapa, tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut. Karena sering terjadi perlawanan. Berani-berani melawan pemerintah NKRI ya kita hadapi,” katanya.
Setelah perkebunan sawit, pemerintah akan menertibkan tambang-tambang ilegal. “Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun,” ujar Prabowo.
Ia meminta dukungan penuh dari MPR dan partai politik untuk pemberantasan ini.
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan agar kader partainya sendiri tidak dilindungi apabila ada yang terbukti terlibat. “Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya.
Untuk menghindari konflik kepentingan, Prabowo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri menggunakan pasukan dari provinsi lain dalam operasi penertiban.
“Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan panglima TNI dan Kapolri kalau anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu!” ucapnya.
Ia pun menegaskan, rakyat kecil yang benar-benar menambang untuk mata pencahariannya akan dilegalkan melalui koperasi.
“Kalau rakyat yang nambang ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, tahu-tahunya nyelundup ratusan triliun,” katanya.
