astakom.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk memastikan keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya. Hingga kini, layanan kereta cepat baru beroperasi pada rute Jakarta–Bandung.
“Ada tugas khusus dari Bapak Presiden kepada kami, Kemenko Infrastruktur, untuk mengawal keberlanjutan kereta cepat, jadi bukan hanya Jakarta–Bandung, diharapkan sampai dengan Surabaya,” kata AHY di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (13/8), seperti dilansir Antara.
Menurut AHY, kehadiran kereta cepat yang membentang hingga Surabaya akan menjadi terobosan besar dalam mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan jasa di Pulau Jawa.
Dengan sistem high speed rail, waktu tempuh akan jauh lebih singkat sehingga meningkatkan konektivitas antardaerah.
Pemerintah juga menyiapkan pengembangan konsep transit oriented development (TOD) di sekitar stasiun-stasiun kereta cepat untuk menciptakan kawasan permukiman dan pusat ekonomi baru di luar Jabodetabek.
“Intinya bagaimana ini bisa mempercepat mobilitas masyarakat kita di Pulau Jawa,” ujarnya, dikutip astakom.com, Kamis (14/8).
Lebih lanjut, AHY menambahkan, proyek ini masih berada pada tahap studi mendalam guna memastikan aspek teknis, pembiayaan, dan ketersediaan lahan direncanakan secara matang. Pengalaman pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang merupakan kerja sama Indonesia–China.
“Kita ingin pastikan, selain berdasarkan pengalaman, apa saja yang menjadi pembelajaran. Apakah ada yang bisa kita perbaiki ke depan, tapi juga ada best practice. Hal-hal yang sudah baik, juga bisa menjadi referensi kita,” jelasnya.
AHY menyebutkan, komunikasi akan dibuka seluas-luasnya dengan pihak dalam maupun luar negeri yang berminat dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.
“Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, kita ingin pastikan terlebih dahulu segala sesuatunya feasible (layak),” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui pembangunan jalur kereta cepat hingga Surabaya akan menghadapi tantangan besar, termasuk masalah lahan serta koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.
“Jadi pasti membutuhkan waktu bagi kami, bukan hanya lintas K/L, tapi juga antara pemerintah pusat dengan daerah,” tutupnya.
