astakom.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong percepatan transformasi digital di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui optimalisasi pemanfaatan Satelit SATRIA-1.
Hal itu sebagaimana ditegaskan Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Marsma TNI Agus Pandu Purnama saat membuka Rapat Koordinasi Pemanfaatan Satelit SATRIA-1 di Cibubur, Jawa Barat.
“Aspek konektivitas di wilayah 3T bukan hanya soal internet, tetapi juga tentang pemerataan pembangunan, integrasi nasional, dan ketahanan negara,” ujar Pandu dalam keterangan tertulis, dikutip astakom.com, Rabu (13/8).
Pandu menegaskan, Satelit SATRIA-1 merupakan instrumen strategis untuk memastikan seluruh warga negara, di manapun berada, mendapatkan layanan publik digital yang setara.
“Dengan adanya koordinasi terpadu, diharapkan Satelit SATRIA-1 dapat dioptimalkan untuk menjangkau seluruh wilayah prioritas 3T, mewujudkan transformasi digital yang aman, merata, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Forum tersebut membahas strategi pemanfaatan Satelit SATRIA-1 guna memperluas akses internet, khususnya pada titik-titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, serta pos TNI/Polri yang selama ini belum terjangkau jaringan terrestrial.
“Khususnya pada titik-titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan pos TNI/Polri yang selama ini belum terjangkau jaringan terrestrial,” ungkap Pandu.
Hasil rapat menyepakati pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi hambatan teknis maupun anggaran. Kesepakatan tersebut mencakup integrasi data desa, penyediaan listrik pendukung, penentuan lokasi prioritas untuk menghindari tumpang tindih program, serta percepatan pembangunan BTS.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penyedia layanan lokal, verifikasi titik lokasi, hingga penyelesaian dukungan internet bagi pos TNI/Polri dan wilayah transmigrasi.
Adapun rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PPN/Bappenas, TNI, Polri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
