astakom.com, Jakarta — Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI, DPP Wanita Tani Indonesia HKTI bersama Komisi Informasi Pusat menggelar seminar nasional bertema “Merdeka Akses Informasi dalam Swasembada Pangan”, di Jakarta, Rabu (13/8).
Acara ini menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
Ketua Wanita Tani Indonesia HKTI, Anita Aryani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian acara yang meliputi diskusi, pelatihan olahan menu nonberas, olahan ikan, hingga bakti sosial.
“Kita sering bicara tentang swasembada pangan, tentang bagaimana Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tanpa tergantung pada impor. Tapi kita jarang membicarakan bahan bakar utama dari swasembada pangan itu namanya ‘informasi’. Karena informasi adalah pupuk pengetahuan yang menjadikan kita bisa bekerja dengan cerdas,” ujarnya, seperti dikutip astakom.com.
Anita menegaskan, wanita tani adalah ujung tombak ketahanan pangan nasional. Namun, masih banyak yang belum mendapat akses informasi memadai terkait teknologi pertanian, harga pasar, pupuk, maupun program pemerintah.
“Merdeka akses informasi berarti setiap petani, terutama wanita tani, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan data, teknologi, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Merdeka akses informasi berarti tidak ada lagi jarak antara petani di kota dan petani di desa terpencil dalam hal pengetahuan,” jelasnya.
Ia pun mengajak semua pihak — pemerintah, swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat — untuk membuka pintu informasi selebar-lebarnya.
“Merdeka akses informasi adalah jalan menuju merdeka pangan. Dan merdeka pangan adalah fondasi Indonesia yang kuat, berdaulat, dan mandiri. Mari kita bergerak bersama. Karena ketika wanita tani maju, pertanian maju. Dan ketika pertanian maju, Indonesia berdiri tegak di panggung dunia,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal DPP Wanita Tani Indonesia, Dr. Farahdibha Tenrilemba, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
“Melalui seminar ini, kami ingin mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem informasi pangan yang transparan, akurat, dan mudah diakses. Dengan demikian, visi swasembada pangan yang berkelanjutan dapat terwujud,” jelasnya.
Farahdibha menekankan bahwa akses informasi yang merata dan terbuka merupakan kunci keberhasilan sektor pangan.
“Dengan informasi yang tepat waktu dan akurat, petani dapat meningkatkan produktivitas, mengelola sumber daya secara efisien, dan berkontribusi terhadap swasembada pangan Indonesia,” pungkasnya.
