astakom.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan gambaran, bahwa anggaran yang ditujukan untuk masyarakat miskin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan lebih besar dibanding tahun ini.
Hal itu sebagaimana disampaikan Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah: Refleksi Kemerdekaan RI Tahun 2025 bertajuk ‘Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia’ di Jakarta, Rabu (13/8).
Namun ia tak membeberkan angka pasti anggaran tersebut, lantaran angka yang tercantum dalam nota keuangan dan RAPBN 2026 tersebut akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 mendatang.
“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai Rp 1.333 triliun untuk tahun ini,” ujarnya memberikan gambaran anggaran tahun ini, dikutip astakom.com, Rabu (13/8).
“Dua hari lagi (15 Agustus) Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan jauh lebih besar, mulai dari perlindungan sosial,” sambungnya.
Belanja Negara 2025
Tahun ini, belanja negara yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat mencakup sektor perlindungan sosial (perlinsos), pendidikan, infrastruktur, kesehatan, keterjangkauan energi, pertanian, hingga UMKM.
Sebagai informasi, belanja negara dalam APBN 2025 mencapai Rp 3.621,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,9 triliun.
Khusus untuk belanja pendidikan, APBN 2025 mengalokasikan Rp 724,3 triliun. Angka ini telah sesuai dengan konstitusi, yang mengamanatkan 20 persen dari APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Adapun alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa.
Kemudian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, Bantuan Operasional PTN (BOPTN) bagi 197 lembaga, Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Digitalisasi pembelajaran, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS untuk 477,7 ribu guru dan Sertifikasi 666,9 ribu guru.
Selain itu, anggaran pendidikan senilai Rp724,3 triliun tersebut juga digunakan untuk program pembangunan/rehabilitasi 22 ribu sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini sudah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat.
“Presiden Prabowo menyampaikan (program prioritas) sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas, dan instrumen APBN merupakan sarana yang sangat penting untuk mencapainya,” pungkas Sri Mulyani.