astakom.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengklaim, program makan bergizi gratis (MBG) telah berkontribusi besar dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
Dia menyebut, perputaran uang di masyarakat dari program MBG saja hampir sudah hampir menyentuh angka Rp28 triliun. Besaran tersebut bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari hasil kemitraan.
“Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun. Dan itu adalah bukan uang APBN, tetapi uang kemitraan,” ungkap di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8) dikutip astakom.com.
Dia menjelaskan, bahwa perputaran uang tersebut berasal dari hasil kemitraan BGN dengan sejumlah pihak, seperti TNI Kepolisian, BIN, Kadin, hingga organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah.
Perputaran uang tersebut meliputi pembelian bahan bangunan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG, yang pada merupakan anggaran dari para mitra.
Sedangkan anggaran dari APBN yang dialokasikan untuk program MBG sebesar Rp11 triliun pada tahun ini, difokuskan untuk melakukan intervensi gizi.
“Jadi MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap 8,2 triliun (anggaran APBN) yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi. Sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para kemitraan,” terangnya.
”Jadi secara total memang uang yang beredar di masyarakat cukup besar,” sambungnya.
Dadan melanjutkan, bahwa program kemitraan dalam menghadirkan SPPG di seluruh penjuru negeri akan terus berlajalan, termasuk restoran, cafe, hingga hotel kini banyak beralih fungsi menjadi dapur MBG.
“Banyak sekarang ini restoran, cafe, kemudian catering, bahkan ada hotel yang berubah fungsi dari melayani customer umum, melayani satuan layanan penuhan gizi dan mengirimkan makanan ke berbagai penerima manfaat,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi hal yang positif bagi restoran. “Jadi kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 yang dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut,” jelasnya.
“Jadi makanan dikirim ke sekolah atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu suci, dan anak-anak,” imbuhnya.
Adapun sejauh ini, Dadan menyampaikan ada 5.103 SPPG alias dapur MBG yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia, yang mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, untuk melayani 15 juta lebih penerima manfaat.
Saat ini, sudah 14.000 SPPG yang sedang dalam proses untuk segera beroperasi. Belasan ribu SPPG tersebut merupakan hasil kemitraan dengan berbagai pihak.
“Ya, jadi semuanya membangun sendiri. Dan kalau dihitung dengan uang apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan layanan itu membutuhkan kurang lebih antara 1,5 sampai 2 miliar,” ujar Dadan.