astakom, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengungkap alasan mengapa Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem berasrama.
Baginya, keputusan ini bukan sekadar pilihan teknis, tetapi sebuah langkah penyelamatan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mereka tumbuh di lingkungan yang sehat dan layak.
“Makanya dibuat berasrama untuk menciptakan lingkungan yang sehat,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, dikutip astakom.com, Sabtu (9/8).
Ia menceritakan pengalamannya saat kunjungan lapangan, di mana ia kerap menemui anak-anak yang tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan ada yang diajak bekerja sejak usia dini dengan cara mengemis, memikul beban berat, atau pekerjaan lain yang jauh dari dunia bermain dan belajar.
“Situasi ini tentu tidak kondusif untuk tumbuh kembang anak dan bukan lingkungan yang nyaman untuk belajar,” tegasnya.
Lingkungan Layak untuk Generasi Bangsa
Sekolah Rakyat dibangun sebagai satuan pendidikan berasrama dengan pendekatan terintegrasi. Setiap siswa mendapat pemeriksaan kesehatan rutin, mulai dari tinggi dan berat badan, kesehatan gigi, mata, jantung, hingga pemeriksaan darah.
Mereka tak hanya merasakan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga menikmati makanan bergizi yang disajikan sebanyak tiga kali sehari, plus dua kali camilan.
Lingkungan asrama dirancang bersih, aman, dan layak huni. Seragam diberikan lengkap delapan set, termasuk jas almamater, pakaian olahraga, batik, pramuka, laboratorium, hingga piyama. Peralatan belajar lengkap serta laptop juga disediakan untuk menunjang pembelajaran digital.
Untuk menggali potensi, Sekolah Rakyat menggunakan teknologi DNA Talent Mapping berbasis kecerdasan buatan. Siswa diuji kemampuan literasi, numerasi, dan keterampilan digital, serta dibekali kedisiplinan dan kebiasaan hidup sehat.
Program ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Calon siswa dipilih ketat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1–4, tanpa pendaftaran terbuka.
“Jika salah, kepala daerah yang dimintai pertanggungjawaban,” tegas Gus Ipul, memastikan hanya anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk.
Selain pendidikan, Sekolah Rakyat juga menjadi miniatur sistem pengentasan kemiskinan terpadu. Keluarga siswa otomatis masuk skema jaminan kesehatan (PBI-JKN), bansos seperti PKH dan sembako, serta program pemberdayaan ekonomi.
Gus Ipul mendorong pemerintah daerah menyediakan lahan atau memanfaatkan aset negara yang terbengkalai untuk dibangun sekolah rakyat. Hal ini agar dapat memperluas cakupan akses pendidikan layak melalui sekolah rakyat.
“Kalau ada tanah milik provinsi atau kabupaten yang tidak dipakai, bisa digunakan sementara,” ujarnya.
