astakom, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani berpandangan permintaan maaf terbuka yang disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo atas insiden anjloknya KA 1 Argo Bromo Anggrek di Subang, sebagai langkah awal yang penting.
Namun Puan menegaskan, tanggung jawab publik tidak cukup hanya dengan gestur simbolik, tetapi perlu ada perbaikan nyata dalam sistem dan manajemen transportasi nasional.
“Permintaan maaf itu baik, tapi jangan berhenti di situ. Yang dibutuhkan publik bukan sekadar simbol empati, tapi langkah konkret untuk membenahi sistem. Jangan sampai ini hanya menjadi gimmick,” kata Puan, Jumat (8/8).
Seperti diketahui, Dirut KAI Didiek Hartantyo menyampaikan permintaan maaf atas insiden KA 1 Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi-Gambir anjlok di Stasiun Pagedenbaru, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Jumat (1/8) lalu.
Didiek bahkan sampai menunjukkan gestur membungkuk saat menyampaikan permintaan maafnya itu, bersama dengan jajarannya yang mendampingi saat konferensi pers.
Akibat insiden kecelakaan tersebut, sebanyak 440 ribu pemilik tiket batal berangkat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, KAI akan mengembalikan uang mereka.
Buntut anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, sebanyak 17 perjalanan kereta api dibatalkan. Esok harinya 54 perjalanan juga mengalami keterlambatan.
Menurut Puan, gestur terbuka Dirut KAI yang tidak menyalahkan pihak lain menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik.
“Kita butuh lebih banyak pemimpin yang berani mengakui kesalahan, bukan yang sibuk mencari pembenaran. Kepercayaan publik bukan sesuatu yang diberikan secara otomatis, tapi harus diperjuangkan melalui transparansi dan tanggung jawab,” tutur mantan Menko PMK itu.
Puan pun mengatakan permintaan maaf adalah bagian dari akuntabilitas. Namun, masyaraiat juga menanti reformasi menyeluruh di sektor transportasi, termasuk perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP), mitigasi risiko kecelakaan, dan peningkatan kualitas layanan.
“Bukan hanya keretanya yang harus kembali ke rel, tapi juga kepercayaan rakyat juga harus bisa kembali. Itu tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata, tapi dengan pembenahan menyeluruh dan sikap bertanggung jawab,” ungkap Puan.
Oleh karenanya, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mendorong evaluasi terhadap koordinasi antara operator dan regulator kereta api. Puan menekankan bahwa celah komunikasi serta lemahnya pengawasan teknis bisa menjadi akar masalah yang perlu diselesaikan.
“Kurangnya koordinasi bisa memicu kelalaian yang fatal. Karena itu, setelah permintaan maaf, yang harus dilakukan adalah duduk bersama untuk merombak sistem transportasi yang ada,” papar Puan.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan teknologi dan digitalisasi dalam sistem monitoring dan pengendalian perjalanan kereta, agar potensi gangguan bisa terdeteksi lebih dini dan respons bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
“Keselamatan penumpang adalah hal utama. Kita sudah tidak bisa lagi bergantung pada sistem manual. Keselamatan publik menuntut kecepatan, transparansi, dan teknologi yang mumpuni,” tutup Puan.