astakom, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Belarus sepakat memperkuat kemitraan strategis di sektor industri, sebagai tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko di Minsk pada 15 Juli 2025 lalu.
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, kesepakatan ini mencakup berbagai sektor penting seperti perdagangan, industri, dan pemenuhan kebutuhan strategis kedua negara.
“Jadi ini merupakan sebuah hal yang segar bagi penguatan hubungan antara Indonesia dan Belarus,” ujar Menperin seusai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Republik Belarus, Maxim Vladimirovich Ryzhenkov di Jakarta, dikutip astakom.com, Rabu (6/8).
Agus menegaskan, bahwa Belarus merupakan salah satu negara penting di kawasan Eurasia yang saat ini sedang dijajaki Indonesia untuk menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (IEAEU).
“Penandatanganan perjanjian ini akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia. Kami melihat potensi negara-negara Eurasia cukup kuat, dan produk kita memiliki peluang besar untuk mengisi pasar tersebut,” jelasnya.
Belarus dipandang dapat memainkan peran strategis dalam mempercepat proses perjanjian tersebut dan mempererat hubungan dagang antara Indonesia dan kawasan Eurasia secara keseluruhan. Walaupun nilai perdagangan saat ini masih tergolong kecil, Menperin optimistis peluang pertumbuhan terbuka lebar.
“Saya kira target trading antara Indonesia dengan Belarusia, kalau kita tetapkan dalam 2-3 tahun bisa naik lima kali lipat, itu nggak hal yang berlebihan ya,” ujarnya.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua negara juga membahas kemungkinan pembentukan joint venture di berbagai sektor strategis. Beberapa sektor potensial meliputi industri otomotif dan komponennya, alat berat dan mesin pertanian, industri berbasis agro seperti sawit, karet, dan biofuel, industri metalurgi, serta pengembangan kawasan industri berbasis ekosistem Industri 4.0.
Menperin juga menyampaikan kesiapan pemerintah untuk memfasilitasi kerja sama antara pelaku industri dari kedua negara dalam format Business to Business (B2B).
“Kita juga sudah sepakati bahwa akan dibentuk joint economic committee antara Indonesia dan Belarusia. Komite ini nanti di bawah payung kerja sama ekonomi bersama yang disebut dengan sub-manufaktur, sub-joint committee on industry. Itu yang nanti akan kita kembangkan juga,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Perindustrian akan mengirimkan delegasi ke Minsk yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII), Tri Supondy. Delegasi ini bertugas merumuskan dokumen perjanjian kerja sama antara kedua kementerian.
Agus menilai bahwa kerja sama industri dengan Belarus memiliki prospek cerah karena sebagian besar perusahaan manufaktur di negara tersebut merupakan perusahaan milik negara (state-owned). Hal ini membuka peluang bagi pendekatan langsung antar-pemerintah, sehingga proses negosiasi dapat lebih efisien.
“Kami optimis bahwa melalui pelaksanaan kerja sama yang terstruktur dan saling menguntungkan ini, Indonesia dan Belarus dapat mewujudkan kemitraan industri yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
