astakom, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui program 3 juta rumah.
Program unggulan ini menjadi instrumen strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“FLPP menjadi instrumen andalan APBN #UangKita untuk mengurangi kesenjangan terhadap kebutuhan perumahan bagi rakyat, memperbaiki kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, mendorong pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi, dikutip astakom.com, Selasa (5/8).
Hingga Semester I tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan FLPP sebesar Rp18,8 triliun untuk membiayai 115 ribu unit rumah. Target tahun ini pun ditingkatkan secara signifikan, dari sebelumnya 220 ribu menjadi 350 ribu unit rumah subsidi.
Seiring dengan penyesuaian target tersebut, target alokasi APBN ke FLPP juga turut ditingkatkan, dari yang semula Rp18,8 triliun menjadi Rp35,2 triliun. Begitu pun dengan alokasi APBN ke SMF yang ditingkatkan menjadi Rp6,7 triliun.
Kemudian alokasi APBN ke Subsidi Bunga Kredit (SBK) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) juga telah ditetapkan Rp5,5 triliun. Dengan demikian, total alokasi APBN 2025 untuk program 3 juta rumah ini naik dari 29,1 triliun menjadi Rp 47,4 triliun.
Kebijakan ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk menjadikan APBN sebagai alat pemerataan dan pengentasan kemiskinan, serta mendukung inklusi keuangan di sektor perumahan.
Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berlanjut di tahun 2026 mendatang.
“Ini salah satu program prioritas yang akan kita lanjutkan di tahun 2026,” tandas Sri Mulyani.
