astakom, Jakarta – Aroma busuk praktik pengoplosan beras kian menyeruak. Bukan hanya merugikan rakyat kecil, aksi culas ini disebut melibatkan pengusaha besar yang bermain di balik layar distribusi pangan nasional.
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, dengan lantang mendesak aparat penegak hukum turun tangan tanpa kompromi.
“Ulah tidak bertanggung jawab pengusaha besar itu sangat merugikan masyarakat karena beras menjadi kebutuhan pokok bangsa Indonesia sehingga mengganggu ketahanan pangan sebagai bentuk kedaulatan Indonesia. Untuk itu DPR RI merekomendasikan agar aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan segera melakukan penanganan terhadap kasus tersebut dengan menangkap pelaku pengoplosan di semua rantai distribusi,” tegas Endang, Senin (28/7).
Geram dengan ulah para mafia beras, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto langsung mengumpulkan Menteri Pertanian, Kapolri, dan Jaksa Agung di Istana.
Pertemuan yang berlangsung Rabu (30/7) itu menjadi sinyal keras bahwa negara tidak akan membiarkan praktik kotor yang merusak kedaulatan pangan ini berlarut-larut.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Bogor juga bergerak cepat. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, satgas pangan dibentuk untuk menelusuri jejak distribusi beras oplosan.
Sekretaris dinas, drh. Wina, mengingatkan bahaya lain yang lebih mengerikan: penggunaan bahan kimia berbahaya untuk memanipulasi tampilan beras.
“Ada faktor yang lebih membahayakan dari sekedar pengoplosan beras yakni penggunaan zat kimia berbahaya untuk membuat komoditi beras menjadi putih dan berbau seperti pandan wangi yang banyak masyarakat konsumsi,” ujarnya.
