astakom, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
Perintah Megawati itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional PDIP yang digelar di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/7) malam.
“Ibu menyatakan bahwa kita mendukung pemerintah dalam arti mendukung segala hal yang memperkuat bangsa: mulai dari menghadapi krisis fiskal, tekanan global, hingga menjaga stabilitas nasional,” kata Deddy.
Dalam acara yang diikuti oleh ribuan anggota legislatif dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota se-Indonesia ini, Megawati juga memberikan arahan tegas kepada seluruh kader PDIP untuk menjaga soliditas internal.
“Dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, selama kebijakannya berpihak kepada rakyat dan kepentingan bangsa,” tegas Deddy, seperti dikutip astakom.com, Jumat (1/8).
Deddy menambahkan, kegiatan Bimtek menjadi momentum penting konsolidasi dan sinkronisasi langkah politik partai ke depan. Ia memastikan bahwa partainya memiliki banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah.
“Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” imbuh Deddy.
Menurut Deddy, Megawati menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan satu frekuensi perjuangan di semua lini. Karena tanpa soliditas, partai politik tak akan mampu menopang negara.
“Jadi, PDIP tetap akan menjadi kekuatan penyangga pemerintahan selama arah kebijakannya pro-rakyat,” tandas Deddy.
Deddy juga mencontohkan paparan Gubernur Bali Wayan Koster dalam forum tersebut, yang mengusung konsep pembangunan Bali 100 tahun ke depan sebagai inspirasi rencana pembangunan jangka panjang yang konsisten dan berkelanjutan.
“Jangan sampai tiap ganti kepala daerah, ganti visi. Itu yang ingin kita hindari,” jelasnya.
Megawati, lanjut Deddy, juga menegaskan pentingnya mendengar aspirasi akar rumput PDIP dan menyikapi isu-isu besar seperti sistem pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi dengan bijak dan solid.
