astakom, Kupang – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT), guna mempercepat pelaksanaan Program Prioritas Nasional di sana.
Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ketahanan Nasional, Marsda TNI Oka Prawira menjelaskan, bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi membawa strategi nyata untuk mengakselerasi program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca juga
“Penekanannya dalam misi Presiden dan Wakil Presiden, ada beberapa misi yang merupakan terobosan di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kita bisa keluar middle income trap,” ungkap Oka dalam siaran pers yang diterima astakom.com di Jakarta, Kamis (31/7).
Dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar di kantor Gubernur NTT, dibahas perihal penguatan keamanan daerah, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan lintas negara, serta perlunya penguatan sistem data untuk efektivitas rekomendasi kebijakan nasional.
“Efektivitas dan efisiensi kunjungan ini didorong oleh posisi NTT yang strategis. Kami akan dalami dan tampung berbagai temuan di lapangan untuk dirumuskan menjadi rekomendasi kepada Presiden melalui Menko Polkam,” tegas Oka.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Irjen Pol. Desman Tarigan turut menyoroti pentingnya pendidikan karakter lewat Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Program ini bukan sekadar pendidikan, melainkan menjadi benteng pertahanan ideologi Pancasila. Pendidikan karakter harus tertanam sejak usia dini agar generasi muda tidak mudah terpengaruh paham menyimpang,” ujarnya.
Isu infrastruktur digital pun tak luput dari perhatian. Menurut Irjen Pol. Tonny Hermawan, sekitar 900 titik blank spot di NTT masih jadi tantangan serius.
“Pemda kami dorong untuk menyusun peta jalan pembangunan digital agar kesenjangan ini bisa ditekan,” jelas Tonny.
Sementara itu, isu nelayan NTT yang ditahan di Australia juga mencuat. Laksda TNI (Purn) Suharto menekankan perlunya sosialisasi MoU Box 74 agar nelayan memahami batas wilayah tangkap yang legal.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan daerahnya siap mendukung program nasional secara total, dari MBG, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, hingga energi terbarukan.
“NTT telah melewati target produksi beras tahun lalu lebih cepat. Energi terbarukan juga terus kami dorong, termasuk tenaga surya, angin, air, dan geothermal,” kata Melki.
“Kami juga terus mendorong program prioritas nasional yang ada di NTT ini dengan baik, tentu masih banyak yang harus kita perbaiki, tapi dengan semua yang sudah ada kami coba dorong,” tambahnya.
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, serta dihadiri kepala perangkat daerah dan unsur Forkopimda sebagai bentuk dukungan konkret.
Setelah rapat, Tim Kemenko Polkam meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda NTT yang sudah melayani 2.631 siswa sebagai bagian dari program MBG. Kunjungan ini menjadi bukti bahwa akselerasi bukan lagi wacana, tapi aksi nyata.
