astakom, Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional dengan memastikan cakupan penjaminan simpanan yang tinggi.
Hingga akhir Juni 2025, jumlah rekening nasabah bank umum yang seluruh simpanannya dijamin LPS mencapai 99,94 persen atau setara 636.773.067 rekening, dengan nilai simpanan mencapai Rp2 miliar.
Baca juga
“Jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya hingga Rp2 miliar oleh LPS sampai dengan akhir Juni 2025 mencapai 99,94 persen untuk nasabah bank umum,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, dikutip astakom.com, Selasa (29/7).
Tak hanya nasabah bank umum, LPS juga menjamin 99,97 persen rekening nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS, yang setara dengan 15.536.549 rekening.
Pada periode Mei 2025, Purbaya menyampaikan pihaknya melakukan penyesuaian terhadap Tingkat Bunga Penjaminan (TBP), dimana untuk simpanan dalam Rupiah di Bank Umum, TBP diturunkan sebesar 25 basis poin menjadi 4,00 persen.
Kemudian untuk simpanan dalam bentuk rupiah di BPR, TBP diturunkan menjadi 6,50 persen. Sementara untuk simpanan dalam valuta asing di Bank Umum tetap dipertahankan pada level 2,25 persen.
“TBP tersebut mulai berlaku sejak 1 Juni 2025 sampai dengan 30 September 2025, namun tetap terbuka untuk disesuaikan sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan pada suku bunga pasar, kondisi perbankan, dan perekonomian yang signifikan,” jelas Purbaya.
LPS, kata dia, juga terus memantau cakupan penjaminan dan mengevaluasi TBP agar sejalan dengan perkembangan suku bunga, kondisi likuiditas perbankan, serta dinamika ekonomi nasional.
Selain menjaga stabilitas keuangan, LPS juga aktif menyusun regulasi turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), melalui koordinasi intensif dengan berbagai otoritas terkait guna memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan.
Di sisi lain, LPS juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsinya, termasuk melalui kantor perwakilan di Medan, Surabaya, dan Makassar.
LPS juga tengah menyusun kebijakan strategis untuk memperkuat sektor keuangan nasional, termasuk terkait penempatan dana, penanganan dan penyelesaian bank, serta program penjaminan polis.
KSSK secara keseluruhan berkomitmen memperkuat sinergi lintas otoritas dalam merespons risiko global dan domestik. Mereka juga mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat,” pungkasnya.
