Lalu Hadrian Irfani: Study Tour Bukan Sekadar Jalan-Jalan, Tapi Ruang Belajar yang Hidup

astakom, Jakarta – Polemik larangan study tour oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai beragam respons dari para Kepala Daerah hingga legislatif. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa kegiatan study tour tetap penting dilakukan selama bersifat edukatif, tidak membebani orang tua, dan memberi manfaat konkret bagi siswa.

“Selama study tour itu untuk kepentingan edukasi, maka silakan aja dengan catatan tidak memberatkan orang tua. Dan ouput untuk siswa benar-benar untuk kepentingan pendidikan,” ujar Lalu Hadrian Irfani, Senin (28/7) dalam keterangannya dikutip astakom.com.

Larangan study tour dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA. Namun, aturan tersebut justru memicu ketidakharmonisan kebijakan di lapangan. Sejumlah kepala daerah memilih tetap memperbolehkan kegiatan tersebut dengan syarat-syarat tertentu.

Wali Kota Bandung Muhamad Farhan, misalnya, menyatakan tidak akan melarang kegiatan study tour selama tidak bersinggungan langsung dengan penilaian akademik. Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Bupati Bandung Dadang Supriatna sama-sama mendukung study tour selama mendapatkan izin orang tua dan dilaksanakan dengan aturan yang ketat serta muatan edukatif.

Lalu menyayangkan pendekatan sepihak dalam kebijakan tersebut. Menurutnya, study tour bukan hanya perjalanan rekreasi, tapi bagian dari pembelajaran tematik dan kontekstual yang memperkuat karakter, literasi budaya, hingga pemahaman sejarah.

“Kegiatan seperti ini dapat menjadi pelengkap metode pembelajaran tematik, penguatan karakter, hingga literasi budaya dan sejarah,” ungkapnya.

Namun, ia juga mengingatkan perlunya akuntabilitas dalam penyelenggaraannya. Sekolah diminta menyusun program dengan transparan, melibatkan komite sekolah serta Dinas Pendidikan, dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

“Pihak sekolah perlu merancang program study tour secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan komite sekolah dan dinas pendidikan dalam proses perencanaannya,” kata Lalu.

“Selain itu, diperlukan penyusunan indikator keberhasilan yang terukur, agar manfaat kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara edukatif dan administratif,” tambahnya.

Selain larangan study tour, kebijakan Gubernur Jabar lainnya terkait jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB juga menjadi sorotan. Sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memilih tidak mengikuti aturan tersebut setelah melakukan evaluasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan.

Tri Adhianto bahkan telah mengembalikan jam masuk sekolah ke pukul 07.00 WIB, sementara Dedie menyebut ketidaksesuaian aturan itu dengan kondisi geografis dan sosial Kota Bogor.

Menanggapi dinamika ini, Lalu menilai perlunya forum koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan strategis pendidikan.

“Kebijakan pendidikan di daerah, khususnya yang menyangkut jam sekolah, kapasitas kelas, atau larangan kegiatan ekstrakurikuler seperti study tour harus melalui forum koordinasi antara Pemprov dan Pemda,” tegasnya.

“Tidak bisa sepihak karena masing-masing daerah memiliki konteks sosial, infrastruktur, dan kapasitas yang berbeda,” imbuh legislator asal Nusa Tenggara Barat II itu.

Sebagai solusi, Komisi X DPR RI siap menjembatani dialog terbuka antara Pemprov Jabar dan kepala daerah guna mencari jalan tengah yang berpihak pada siswa dan masa depan pendidikan Indonesia.

“Komisi X DPR RI siap memfasilitasi dialog terbuka antara Pemprov Jabar dan para kepala daerah kabupaten/kota guna mencari jalan tengah yang produktif dan berpihak pada siswa,” pungkasnya.