Selasa, 29 Jul 2025
Selasa, 29 Juli 2025

Perkuat Sistem Reformasi Hukum dan Keadilan, Kementerian PPN/Bappenas Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan Australia

astakom, Jakarta – Untuk memperkuat sektor hukum, keadilan, dan keamanan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan inisiatif kerja sama dengan Pemerintah Australia.

Program Australia Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ3) ini merupakan kelanjutan kemitraan strategis yang telah terjalin antara kedua negara.

“Program ini dilaksanakan secara kolaboratif, melibatkan lembaga negara, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil,” ungkap Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko, Senin (28/7).

“Kami percaya hanya melalui kerja sama lintas pemangku kepentingan, transformasi sistem hukum Indonesia dapat terwujud berkelanjutan,” imbuhnya alam keterangan dikutip astakom.com.

Peluncuran AIPJ3 menandai babak baru dalam upaya bersama dalam mendorong reformasi hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kelompok rentan.

AIPJ3 dirancang untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

AIPJ3 fokus pada penguatan akses keadilan, reformasi lembaga hukum, perlindungan kelompok rentan, serta tata kelola sektor keamanan yang inklusif dan akuntabel.

Mewakili Pemerintah Australia, Minister Counsellor for Political and Strategic Communication DFAT Nicola Campion menyampaikan AIPJ3 mencerminkan komitmen jangka panjang Australia terhadap kemitraan dengan Indonesia, serta stabilitas kawasan.

Lebih lanjut, Nicola menjelaskan program ini dirancang secara fleksibel untuk menjawab dinamika kebutuhan dan peluang yang muncul di lapangan.

Saat ini, AIPJ3 memasuki tahap awal implementasi. Kedua negara berkomitmen untuk menjaga kesinambungan hasil yang telah dicapai dan mendorong dampak jangka panjang bagi sistem hukum Indonesia yang lebih adil dan tangguh.

“Ke depan, kami telah membentuk Sekretariat di Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan pencatatan yang akuntabel lintas kementerian/lembaga pelaksana program, sehingga terjadi kolaborasi strategis untuk mencapai tata kelola sistem hukum yang inklusif dan akuntabel,” pungkas Bogat.

Rubrik Sama :

Thailand – Kamboja Akhirnya Sepakat Gencatan Senjata Tanpa Syarat

Thailand dan Kamboja akhirnya sepakat melaksanakan gencatan senjata segera dan tanpa syarat dalam upaya meredakan ketegangan bersenjata yang memanas di wilayah perbatasan kedua negara.

RI-Australia Perkuat Aliansi Tangkal Terorisme dan Ekstremisme Lewat Konsultasi Bilateral

Pemerintah Indonesia dan Australia kembali menegaskan komitmen bersama dalam menanggulangi ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

Konflik Thailand-Kamboja, Indonesia Harus Buktikan Peran Sentralnya di ASEAN

Memanasnya konflik militer antara Thailand dan Kamboja kembali menguji daya tahan ASEAN sebagai organisasi kawasan, sekaligus menyoroti peran kunci Indonesia dalam menjaga stabilitas regional.

Trump Klaim Jepang Siap Investasi Rp 9.000 Triliun Demi Turunkan Tarif Impor AS

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Jepang siap menggelontorkan investasi senilai USD 550 miliar atau setara hampir Rp 9.000 triliun.
Cover Majalah

Update