astakom, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyambut baik rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem per Maret 2025.
Dia menyebut capaian ini merupakan hasil nyata dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Baca juga
“Hari ini kita mulai merasakan buah dari strategi besar Presiden Prabowo. Langkah-langkah konkret dalam penanganan kemiskinan kini terlihat hasilnya, dan itu ditunjukkan secara data oleh BPS,” ujar Gus Ipul, Jumat (25/7), dikutip astakom.com, Minggu (27/7).
Menurutnya, pihaknya di Kementerian Sosial (Kemensos) memainkan peran kunci sebagai pelaksana utama program bantuan sosial (bansos) melalui pendekatan yang lebih sistematis.
Pertama, akurasi data penerima manfaat ditingkatkan lewat verifikasi lapangan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
Kedua, Kemensos melakukan pengalihan sasaran bansos dari masyarakat kelas menengah ke kelompok miskin ekstrem. Di antaranya, sebanyak 1,9 juta KPM PKH dan Sembako dialihkan dari desil atas ke desil bawah, serta 8,2 juta penerima PBI yang NIK-nya tidak aktif digeser ke kelompok benar-benar miskin.
Hasilnya, lanjut dia, penerima bansos meningkat dari 15 juta menjadi 16 juta KPM di triwulan kedua—naik 9,8 persen. Jumlah penerima ganda PKH dan Sembako juga naik signifikan dari 6 juta menjadi lebih dari 8 juta, atau naik 31,8 persen.
“Bansos bukan sekadar angka di rekening, tapi penyambung hidup masyarakat. Karena itu, harus benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Kemensos juga menguatkan sinergi antarinstansi dan pemda, serta membuka ruang partisipasi publik dalam pemutakhiran data lewat sistem usul-sanggah, sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
Gus Ipul menegaskan distribusi bansos kini diawasi ketat melalui kerja sama dengan PPATK dan Bank Indonesia untuk mendeteksi penyalahgunaan atau rekening tidak wajar.
“Tidak ada Bansos yang dikurangi. Yang ada adalah Bansos yang dialihkan dari yang tidak berhak ke yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, Presiden Prabowo menambah jangkauan dan nilai bantuan pada Juni–Juli 2025, termasuk penebalan bantuan senilai Rp400 ribu per KPM untuk 18,3 juta keluarga, serta tambahan bantuan beras untuk kelompok rentan.
Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan akhir perjuangan. “Bansos adalah jaring pengaman, tapi pemberdayaan adalah jalan keluar. Kita harus bergerak bersama, pusat, daerah, swasta, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Dia menekankan, bahwa pihaknya terus berkomitmen konsisten menggunakan DTSEN, menguatkan kolaborasi lintas sektor, serta melakukan evaluasi rutin terhadap penerima manfaat.
“Kami mohon doa restu dari rekan-rekan media dan masyarakat. Ini bukan kerja satu kementerian, tapi kerja bangsa untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” pungkasnya.
