astakom, Pekanbaru – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menyampaikan Pemerintah memastikan akan all out dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
Dia menegaskan, bahwa Karhutla bukan hanya soal teknis, melainkan menyangkut citra Indonesia di mata dunia dan masa depan generasi bangsa. Pasalnya, asap yang membumbung tinggi telah menyebar ke negara tetangga.
Baca juga
Menko Budi mengungkapkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas, bahwa penanganan Karhutla harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh.
“Mari kita kerahkan kapasitas terbaik kita untuk melindungi rakyat, lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di mata internasional,” ujarnya saat memberikan memberikan arahan dalam rapat koordinasi di Pekanbaru, Riau, dikutip astakom.com, Kamis (24/7).
Menko Budi menyebutkan, enam langkah strategis yang harus segera diambil oleh seluruh instansi, mulai dari percepatan pemadaman agar asap tidak meluas ke luar negeri, hingga pengenaan sanksi maksimal terhadap pelaku pembakaran hutan.
“Mohon seluruh personel dan peralatan yang sudah tergelar dapat segera bergerak cepat di lapangan,” tegasnya.
Pemerintah juga menargetkan audit menyeluruh terhadap konsesi lahan di 21 kabupaten/kota terdampak, moratorium izin baru di lahan gambut, serta pemberlakuan sanksi hukum dan administratif. Polri dan Kejaksaan diminta bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran hukum.
“Lakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu, kemudian lakukan press release untuk efek deterrence,” tambahnya.
Terkait diplomasi regional, Menko Polkam menekankan pentingnya posisi Indonesia dalam forum ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Dalam forum tersebut, Indonesia akan menegaskan komitmen politik Presiden Prabowo dalam menangani pencemaran asap lintas batas secara struktural dan berkelanjutan.
“Indonesia juga terbuka terhadap penguatan kerja sama regional, termasuk pengawasan lintas batas secara kolektif,” kata Budi.
Hingga 23 Juli 2025, Desk Penanganan Karhutla yang dipimpin BNPB telah melakukan berbagai aksi, mulai dari operasi darat oleh TNI-Polri, water bombing, hingga rekayasa cuaca yang berhasil menurunkan hujan. Dari sisi hukum, polisi telah menangani 25 laporan dengan 31 tersangka.
“Saya sangat yakin, dengan komitmen dan sinergi kita bersama, kita akan mampu mengatasi situasi darurat yang kini terjadi,” pungkas Budi Gunawan.
