![Presiden Prabowo menghadiri acara Harlah ke-27 PKB, di JCC, Jakarta, Rabu (23/7). [Tim Media Presiden]](https://astakom.com/wp-content/uploads/2025/07/PKB11-696x450.jpg "PKB")
astakom, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para pengusaha untuk melaksanakan usahanya dengan benar. Hal itu disampaikannya saat menghadiri perayaan Harlah PKB 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Rabu (23/7).
Prabowo mengatakan semua pengusaha di Indonesia harus menjalankan bisnisnya dengan baik dan tidak mencederai hak rakyat. Selain itu, semua pengusaha juga harus membayar pajak atas penghasilannya dengan benar, tanpa berniat menipu negara.
Baca juga
“Saya sudah kasih warning berkali-kali, Saudara-Saudara, bersihkan diri, atur yang baik. Kalau mau bisnis yang benar sajalah, bayar pajak, cari untung yang benar. Jangan palsu- palsu,” katanya dalam pidatonya, dikutip astakom.com, Kamis (24/7).
Ia menyoroti masih adanya pengusaha yang mencoba mengakali sistem demi keuntungan pribadi. Salah satu contohnya adalah kasus Minyakita, di mana terdapat pengusaha yang diduga mengurangi volume produk hingga 20 persen untuk menipu rakyat.
Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkap adanya skandal beras oplosan yang merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun. Menurutnya, praktik ini dilakukan oleh 212 perusahaan penggiling padi yang telah terbukti melanggar dan mengakui perbuatannya.
Presiden menekankan bahwa semua praktik bisnis curang semacam ini harus diberantas demi memastikan kekayaan negara dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks itu, Prabowo menyinggung langsung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh konkret. Ia menceritakan pengalamannya saat disambut oleh anak-anak sekolah di Klaten, Jawa Tengah, yang langsung “menagih” janji program MBG kepadanya.
“Anak-anak itu paham bahwa tata kelola uang negara tidak bisa begitu saja. Tiap sen harus kita jaga,” ujarnya.
Saat ini, program MBG baru menyasar 6,7 juta anak di seluruh Indonesia. Namun, pemerintah menargetkan peningkatan besar hingga 20 juta penerima manfaat pada 17 Agustus 2025, dan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada Desember 2025.
Untuk mendukung pembiayaan program prorakyat tersebut, Prabowo menegaskan kembali pentingnya reformasi penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan. Ia mengaku telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melanjutkan langkah-langkah reformasi yang telah dimulai sebelumnya.
Reformasi perpajakan itu juga akan menjadi bagian penting dari agenda RAPBN 2026, yang akan disampaikan Prabowo kepada DPR pada 15 Agustus 2025 mendatang.
