astakom, New York – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas kembali menegaskan komitmen dan kepemimpinannya di tingkat global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Pada High-Level Political Forum (HLPF) tentang Pembangunan Berkelanjutan pada 14–23 Juli 2025 di Markas Besar PBB, New York, Indonesia menyampaikan Voluntary National Review (VNR) keempat sebagai salah satu dari empat negara di dunia yang secara konsisten melaporkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Baca juga
HLPF 2025 merupakan forum utama PBB untuk meninjau kemajuan pencapaian SDGs. Forum ini mengangkat tema “Advancing Sustainable, Inclusive, Science- and Evidence-Based Solutions for the 2030 Agenda”, yang menekankan pentingnya solusi inklusif dan berbasis sains dalam mempercepat pencapaian SDGs.
Sebagai salah satu dari 35 negara yang menyampaikan VNR tahun ini, Indonesia mempresentasikan capaian, tantangan, dan inovasi kebijakan dalam implementasi SDGs.
Laporan VNR 2025 Indonesia menyoroti sejumlah capaian strategis.
Pada bidang kesehatan (SDG 3), terjadi penurunan signifikan rasio kematian ibu dan cakupan JKN telah mencapai 98,8 persen penduduk. Dalam kesetaraan gender (SDG 5), perempuan berhasil mengisi 22 persen kursi parlemen dan 35 persen posisi manajerial pada 2024.
Untuk pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), pemulihan PDB per kapita pasca pandemi didukung oleh perhatian besar pada UMKM dan pelatihan kerja. Di sektor ekosistem laut (SDG 14), kawasan lindung laut telah diperluas hingga 29,9 juta hektar.
Sementara itu, pada kemitraan global (SDG 17), Indonesia aktif berpartisipasi dalam 38 perjanjian dagang internasional.
“VNR 2025 bukan sekadar laporan, tetapi deklarasi strategis atas komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan capaian 61,4 persen indikator SDGs nasional, Indonesia siap menjadi mercusuar pembangunan berkelanjutan di tingkat global,” ujar Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, dalam keterangan dikutip astakom.com, Kamis (24/7).
Laporan ini juga menyoroti keterlibatan luas pemangku kepentingan, integrasi data sosial ekonomi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta audit SDGs oleh BPK untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah memperkenalkan berbagai inisiatif inovatif. Di antaranya pendirian SDG Center di 61 perguruan tinggi sebagai pusat koordinasi pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan energi terbarukan di wilayah timur Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi, serta pengembangan ekonomi biru melalui konservasi mangrove dan budidaya rumput laut.
“Indonesia tidak hanya fokus pada pencapaian nasional, tetapi juga aktif mendukung negara berkembang melalui kerja sama dan pembiayaan inovatif seperti blended finance dan obligasi SDGs,” tambahnya.
Meski capaian Indonesia signifikan, tantangan seperti kesenjangan sosial dan krisis pangan global tetap menjadi prioritas untuk diatasi melalui penguatan kemandirian pangan, energi, dan air.
VNR 2025 diharapkan menjadi katalis untuk memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk generasi muda sebagai agen perubahan, demi tercapainya Agenda 2030.