astakom, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah tegas dalam pemberantasan korupsi. Dalam waktu kurang dari satu tahun masa kepemimpinannya, lebih dari 80 orang tersangka kasus korupsi berhasil ditangkap. Angka ini mencakup pejabat tinggi negara hingga pengusaha besar yang selama ini dianggap ‘kebal hukum’.
“Dalam waktu kurang dari setahun, lebih dari 80 orang tersangka dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat tinggi dan pengusaha besar, telah ditangkap. Bahkan, figur-figur yang selama ini dianggap kebal hukum, kini diproses secara transparan,” ujar Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hariqo Satria, dikutip astakom.com, Rabu (23/7).
Hariqo menilai kondisi ini sebagai turning point dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyebut, selama dua dekade terakhir, praktik korupsi menjadi tantangan besar bagi negara.
“Dari 2004 hingga 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi menangani sedikitnya 1.809 kasus korupsi yang melibatkan pejabat di berbagai tingkat pemerintahan. Itu belum termasuk ribuan kasus lain yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian,” terangnya.
Lebih dari sekadar penindakan, komitmen Presiden Prabowo juga menyasar akar persoalan. Hariqo mencontohkan dampak nyata dari korupsi yang membuat program penting tersendat, seperti revitalisasi 10.000-an sekolah di tahun 2025. Sekitar 40 persen dari total 436.707 sekolah di Indonesia dilaporkan mengalami kerusakan.
Dalam menyikapi tantangan tersebut, pemerintah mendorong strategi pencegahan korupsi yang komprehensif. Beberapa langkah yang tengah dijalankan antara lain penyusunan data sosial ekonomi tunggal untuk mencegah manipulasi, reformasi tata kelola birokrasi, serta digitalisasi sistem pengawasan.
Tak hanya itu, keterbukaan anggaran dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran juga dikuatkan. “Pemerintah turut mengedepankan langkah pencegahan dalam pemberantasan korupsi melalui sejumlah inisiatif sistematis,” kata Hariqo.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara juga menjadi bagian dari upaya reformasi anggaran, agar belanja negara lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan hakim sebagai bentuk penguatan integritas lembaga peradilan. “Dengan pemerintahan yang bersih dan transparan, Indonesia diyakini akan lebih cepat menuju cita-cita menjadi negara maju dan sejahtera,” tutup Hariqo.
