astakom, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar tetap menjaga kepercayaan pasar atau market confidence.
Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan betul penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, agar defisit anggaran tetap terjaga di rentang 2,48 hingga 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca juga
“Saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, countercyclical bisa jalan,” ujar Sri Mulyani usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/7)..
Tak hanya fokus pada penyusunan RAPBN 2026, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya deregulasi dan reformasi birokrasi sebagai langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN.
“Sehingga perekonomian bisa tumbuh tidak selalu bergantung pada APBN, dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” jelas Menkeu.
Sri Mulyani turut menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan saat ini tengah merampungkan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada DPR RI pada 15 Agustus mendatang.
“Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus, nota keuangan dan Rencana Undang-Undang APBN 2026,” kata dia.
Selain membahas RAPBN 2026, Menkeu juga melaporkan kondisi terkini APBN 2025 kepada Presiden. Outlook tahun ini diproyeksikan mengalami defisit sebesar 2,78 persen dari PDB, seiring dinamika penerimaan dan belanja negara.
“Kami menyampaikan bahwa tahun ini, 2025, outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” ungkap Sri Mulyani.
Tak ketinggalan, ia juga melaporkan progres penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang saat ini digarap bersama Badan Anggaran DPR RI.
Sri Mulyani optimistis laporan keuangan pemerintah pusat akan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“InsyaAllah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan Pemerintah Pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan,” tutupnya.
