Rabu, 23 Jul 2025
Rabu, 23 Juli 2025

Dasco Tegaskan, IKN Sudah Ada Undang-Undangnya, Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana

astakom, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa percepatan dan proses perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, kesiapan anggaran menjadi faktor kunci dalam menentukan kelanjutan pembangunan IKN.

Pernyataan ini disampaikan Dasco menanggapi usulan dari Partai NasDem yang mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera berkantor di IKN sebagai langkah simbolis mempercepat proses pemindahan.

“Sudah diputuskan anggarannya, jadi soal perpindahan dan percepatan itu tergantung kesiapan anggaran yang tersedia,” ujar Dasco dikutip astakom, Selasa (22/7).

Ketua Harian Partai Gerindra tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan IKN telah memiliki dasar hukum yang kuat dan rencana yang matang dari pemerintah. Ia menyebut bahwa proses yang berjalan sejauh ini telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

“Soal IKN itu, pertama, sudah ada undang-undangnya. Kedua, pemerintah juga sudah punya perencanaannya,” ujarnya. “Dan kalau kita lihat, pembangunan di sana juga berjalan sesuai anggaran yang diberikan pemerintah,” tambahnya.

Meski begitu, Dasco mengakui belum mengetahui secara rinci apakah alokasi anggaran untuk IKN pada tahun 2026 akan mengalami penambahan. Namun ia memastikan bahwa pemerintah memiliki target dan tahapan yang telah ditetapkan terkait perpindahan ibu kota.

“Saya belum tahu apakah anggaran untuk 2026 akan bertambah atau tidak, tapi yang jelas pemerintah punya target kapan perpindahan itu dimulai. Kita ikuti saja,” pungkasnya.

Rubrik Sama :

Beredar Obat Herbal Berbahaya, Legislator Dorong Pengawasan Proaktif Demi Keselamatan Masyarakat

astakom, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti temuan mengejutkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait 15 produk...

Kemenkeu Luncurkan Taxpayers’ Charter, Tegaskan Delapan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi merilis Taxpayer’ Charter atau Piagam Wajib Pajak.

Eks Marinir Gabung Tentara Rusia Merengek Minta Pulang, DPR: Tak Wajib Dilindungi Jika Bukan WNI

Permintaan pulang mantan Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, usai bergabung menjadi tentara Rusia kembali memantik perhatian Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin.

Puan: Insiden KM Barcelona V Harus Jadi Momentum Evaluasi Keselamatan Transportasi Laut

astakom, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka mendalam atas insiden tragis terbakarnya Kapal Motor (KM) Barcelona V di perairan Talise, Minahasa...
Cover Majalah

Update