astakom, Palembang — Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Kartika Sandra Desi, melakukan kunjungan kerja ke Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu di Kota Palembang sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penguatan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Kunjungan ini menjadi momen penting untuk meninjau langsung kondisi kawasan konservasi yang selama ini dikenal sebagai paru-paru kota Palembang sekaligus pusat edukasi lingkungan bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Baca juga :
Tidak ada rekomendasi yang ditemukan.
Dalam kunjungannya, Kartika mengungkapkan sejumlah persoalan serius yang dihadapi oleh kawasan TWA Punti Kayu. Mulai dari penurunan kualitas tutupan hutan pinus, pengelolaan sampah yang belum optimal, hingga degradasi lingkungan perairan. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas dan infrastruktur wisata yang mendukung.
“Secara jujur, kondisi yang kita temukan hari ini sungguh berada di luar dugaan kami dan menimbulkan rasa keprihatinan yang mendalam. Punti Kayu adalah ikon ekowisata Palembang yang memiliki nilai historis, ekologis, dan edukatif. Dari hasil pertemuan yang telah kita lakukan, kami mendesak Dirjen KSDAE untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh dan tindak lanjut konkret,” ujar Kartika, kepada astakom 21/7 melalui keterangan tertulisnya
Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor antara Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat. Kartika menyampaikan bahwa DPR siap mendukung peningkatan alokasi anggaran dan perbaikan tata kelola guna mendukung revitalisasi kawasan ini secara berkelanjutan.
“Kami menargetkan langkah evaluasi dan rencana tindak lanjut dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan ke depan. Keberlangsungan dan kelestarian Punti Kayu tidak bisa menunggu. Oleh karena itu, kami menyambut baik adanya minat dari Pemerintah Kota Palembang untuk turut serta dalam upaya pelestarian kawasan hutan kota ini. Upaya tersebut tentu memerlukan dukungan sinergis, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota dan kabupaten,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kartika menilai bahwa evaluasi terhadap pihak pengelola saat ini sangat mendesak, terlebih jika ditemukan kurangnya komitmen dalam menjaga kawasan konservasi tersebut.
“Apabila pengelola saat ini dinilai sudah tidak mampu atau tidak lagi memiliki komitmen untuk merawat dan mengelola Punti Kayu, maka evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan, meskipun kontrak pengelolaan mereka masih berlaku empat tahun lagi. Menurut pandangan kami, demi keberlanjutan dan kelestarian hutan Punti Kayu, evaluasi ini tidak boleh menunggu kontrak berakhir, melainkan harus segera dilaksanakan agar kawasan ini dapat kembali menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan sebagaimana mestinya,” ungkap Kartika.
Ia juga menekankan bahwa proses revitalisasi harus dijalankan secara hati-hati dan kolaboratif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara konstruktif. Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses perbaikan agar Punti Kayu kembali berfungsi optimal sebagai kawasan konservasi, edukasi, dan wisata yang representatif.
