astakom, Jakarta — Program Sekolah Rakyat yang digagas sebagai solusi pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem dinilai membutuhkan pengawasan ketat serta dukungan jangka panjang agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Alimudin Kolatlena, saat meninjau langsung kondisi Sekolah Rakyat Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta, Jawa Tengah.
Dalam kunjungan tersebut, Alimudin menyampaikan apresiasi terhadap kondisi fisik sekolah, terutama asramanya. Ia menilai fasilitas seperti tempat tidur, ruang belajar, dapur, dan toilet sudah cukup layak.
“Kita lihat sendiri asramanya sudah cukup representatif. Tapi masih ada kekurangan, misalnya fasilitas komputer belum tersedia. Ini harus segera dilengkapi,” ujar Alimudin, Jumat (18/7).
Namun, ia menekankan bahwa pembenahan fasilitas hanyalah satu bagian dari upaya membangun Sekolah Rakyat yang berkualitas. Menurutnya, Komisi VIII DPR akan terus mendorong Kementerian Sosial untuk melengkapi sarana belajar agar siswa dapat berkembang secara optimal.
Lebih jauh, Alimudin menyoroti pentingnya validasi data penerima manfaat agar program ini tidak melenceng dari tujuan utamanya: membantu keluarga yang benar-benar miskin ekstrem.
“Kita harus pastikan siswa yang diterima benar-benar dari keluarga miskin ekstrem. Jangan sampai program ini disalahgunakan oleh keluarga yang sudah mapan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar proses seleksi dilakukan secara ketat dan transparan, mengingat masih banyaknya keluarga miskin yang membutuhkan bantuan sementara kuota penerimaan siswa terbatas.
Meski menyadari berbagai tantangan, Alimudin menyampaikan keyakinannya bahwa Sekolah Rakyat bisa menjadi fondasi bagi generasi unggul asalkan dukungan dari negara terus mengalir, termasuk setelah para siswa lulus.
“Kalau ada yang ingin kuliah, beri beasiswa. Kalau ingin langsung kerja, bantu fasilitasi lapangan kerja. Harapan kita, lulusan Sekolah Rakyat menjadi insan tangguh dan berguna bagi bangsa,” pungkasnya.
