astakom, Jakarta — Di tengah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN 2026, perhatian terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan ekstrem kembali menjadi sorotan utama.
Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kurniasih Mufidayati, menyambut baik prioritas yang ditetapkan Badan Anggaran DPR RI dan menekankan pentingnya memastikan bahwa anggaran benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
“PKS memberikan dukungan penuh terhadap prioritas DPR ini. Ini bukan hanya langkah yang tepat, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas, sehat, dan produktif sebagaimana ditegaskan dalam Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Kurniasih, Rabu (16/7).
Menurutnya, fokus terhadap pendidikan dan kesehatan tidak hanya mencerminkan kebijakan fiskal yang bijak, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen membangun daya saing nasional. Hal ini sejalan dengan Asta Cita poin keempat, yang mendorong pengembangan SDM melalui peningkatan layanan dasar dan pemanfaatan teknologi.
“Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang dalam membangun SDM yang menjadi kunci daya saing global,” tambah Kurniasih dalam keterangan dikutip astakom.com.
Namun bagi Kurniasih, pembangunan tak bisa hanya berhenti di atas kertas. Ia menekankan perlunya pelibatan aktif pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program prioritas nasional seperti pengentasan stunting dan pendidikan inklusif bisa benar-benar terasa hingga ke pelosok.
Dalam konteks itu, ia menyebut Sekolah Rakyat sebagai contoh nyata upaya mendekatkan pendidikan kepada masyarakat. Program ini membuka akses belajar bagi warga dari berbagai latar belakang, dan dinilai sangat potensial untuk diperluas implementasinya oleh pemerintah daerah.
Tak hanya itu, Kurniasih juga menekankan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan program-program berbasis subsidi. “Yang tidak kalah penting adalah memastikan ketepatan sasaran dan perbaikan data pada program-program subsidi di bidang pendidikan dan kesehatan. Data yang valid menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026,” jelasnya.
Dalam penutupnya, Kurniasih menegaskan bahwa PKS siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal program-program prioritas, sekaligus memastikan anggaran negara menyentuh masyarakat miskin, daerah tertinggal, dan kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama mereka yang berada di daerah tertinggal, masyarakat miskin, serta kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas,” tutupnya.
Di tengah tantangan ketimpangan dan krisis global, suara seperti Kurniasih mengingatkan bahwa kebijakan besar tidak akan berarti tanpa perhatian pada sisi paling kecil: masyarakat yang menanti kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari mereka.
