astakom, Bandar Lampung – Di tengah hamparan kebun singkong yang menghijau di Provinsi Lampung, kegelisahan menggantung di wajah para petani. Harga jual hasil panen yang terus merosot membuat mereka semakin sulit bertahan. Harapan yang dahulu ditanam bersama umbi-umbi singkong, kini seolah layu sebelum sempat dipanen sepenuhnya.
Keluhan inilah yang menjadi perhatian serius Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Lampung, beberapa waktu lalu, untuk memantau langsung implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mendengar sendiri cerita getir para petani yang merasa terjepit oleh kebijakan yang tidak berpihak, khususnya terkait impor tepung tapioka yang dianggap menjadi biang keladi anjloknya harga singkong lokal.
“Salah satu akar masalahnya adalah ketidaksesuaian data produksi. Data yang tidak akurat mempengaruhi kebijakan impor dan kuota, sehingga produk luar masuk berlebihan,” kata Bob Hasan, Rabu (16/6).
Tak hanya soal data, Bob juga menyebut bahwa persoalan lain seperti rendahnya produktivitas budidaya singkong, fluktuasi harga beli, dan mutu pati yang masih rendah ikut menambah panjang daftar keresahan petani.
Dampaknya begitu nyata: pendapatan yang menyusut, kesulitan menjual hasil panen saat pabrik tutup, hingga protes yang berujung ketegangan sosial.
“Impor tapioka dari luar negeri, terutama Thailand, menciptakan persaingan tidak sehat di pasar domestik. Produk lokal jadi tersingkir, dan harga singkong jatuh,” tegasnya.
Di balik pernyataan itu, ada wajah-wajah petani yang menggantungkan hidup dari tanah—mereka yang kini merasakan getirnya ketidakadilan pasar.
Sebagian dari mereka bahkan harus menunda musim tanam berikutnya karena tak mampu menutup biaya produksi sebelumnya.
Baleg DPR RI tidak tinggal diam. Bob Hasan memastikan bahwa langkah-langkah konkret akan segera diambil.
Salah satunya dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga asosiasi petani dan pengusaha.
“Semua pihak terkait akan kami panggil, termasuk kementerian dan pemerintah daerah. Kita perlu data yang akurat dan solusi konkret,” ujarnya.
Bagi Bob Hasan, kunjungan ke Lampung bukan sekadar formalitas. Ini adalah upaya nyata untuk mendengar langsung denyut nadi petani dan menjembatani harapan mereka kepada negara.
Di tengah tekanan global dan tantangan lokal, kehadiran negara dalam melindungi petani adalah keniscayaan—agar singkong tak sekadar menjadi komoditas, tetapi juga penjaga kehidupan mereka yang menggantungkan hidup dari tanah.
