astakom, Jakarta – Sorotan tajam terhadap dominasi brand asing dalam industri kopi Tanah Air kembali mencuat dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi VI, Kawendra Lukistian, menekankan pentingnya keberpihakan nyata pemerintah terhadap pelaku industri lokal, khususnya dalam sektor kopi yang kini berkembang pesat.
Baca juga
“Kita harus melindungi pemain lokal kita juga, harus ada keberpihakan. Banyak brand kopi dan kafe menjamur di Indonesia, tapi berapa banyak yang benar-benar menggunakan produk Indonesia, baik dari bahan baku maupun mesinnya?” ujar Kawendra dikutip astakom, Rabu (16/7).
Dalam pernyataannya, Kawendra mengangkat contoh konkret dari daerah pemilihannya di Jember, Jawa Timur, yaitu Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka). Lembaga ini dinilainya mampu menjadi tumpuan pengembangan teknologi pengolahan kopi dalam negeri.
“Contoh sederhana, di dapil saya Jember ada Puslitkoka. Ini pusat penelitian kopi dan kakao pertama dan satu-satunya di Indonesia. Mereka bisa hasilkan mesin pengolahan kopi yang kualitasnya bagus tapi harganya hanya sekitar 1/6 dari produk luar. Kalau ada intervensi kebijakan, ini bisa jadi kekuatan besar untuk industri dalam negeri,” paparnya.
Menurut Kawendra, rendahnya Purchasing Manager Index (PMI) Indonesia yang hanya menyentuh angka 46,7 pasca pandemi menjadi indikasi lemahnya perlindungan terhadap pasar domestik. Ia menilai, momentum pertumbuhan industri kopi seharusnya dibarengi dengan strategi konkret untuk memperkuat peran industri dalam negeri.
“Kalau mau buka gerai di Indonesia, ya mesinnya harus dari lokal atau minimal sekian persen komponennya buatan dalam negeri. Jangan sampai pasar lokal kita cuma jadi bancakan pemain global,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Kawendra membuka peluang kolaborasi antara Kemendag dan Pemerintah Kabupaten Jember untuk memperluas pemanfaatan mesin buatan Puslitkoka secara nasional. Ia menekankan bahwa dorongannya bukan karena faktor kedaerahan semata, tapi karena kualitas yang dimiliki Puslitkoka memang layak untuk didorong ke level nasional.
“Silakan koordinasi dengan Pemkab Jember untuk mekanisme kerjasamanya. Ini bukan soal dapil saya, tapi soal kualitas produk nasional yang harus kita dukung bersama,” tutupnya.
