Menag Paparkan Formula 5BPH yang Jadi Warisan Haji 2025

astakom, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memaparkan formula 5BPH sebagai rangkuman keberhasilan dan arah strategis penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M yang baru saja berakhir.

Formula yang menjadi warisan penyelenggaraan haji 2025 ini merangkum lima inovasi baru (5B), lima progres (5P), dan lima harapan (5H), sebagai pijakan penting untuk penyelenggaraan haji ke depan.

“Beragam dinamika yang terjadi dan berhasil diatasi, kemudian kami rumuskan dalam lima harapan untuk peningkatan kualitas haji di masa mendatang. Hal ini kami sederhanakan dalam formula 5B-5P-5H,” ujar Menag dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip astakom.com, Senin (14/7).

5B: Inovasi Baru Penyelenggaraan Haji 2025

Dalam aspek inovasi, Menag menyebut ada lima terobosan penting selama operasional haji 2025:

1. Penurunan Biaya Haji (BPIH): Rata-rata biaya haji turun dari Rp93,4 juta (2024) menjadi Rp89,4 juta pada 2025, berkat kesepakatan pemerintah, DPR, dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2. Cegah Monopoli Layanan Haji: Pemerintah menerapkan sistem multi syarikah dengan melibatkan delapan penyedia layanan untuk mencegah praktik monopoli di Arab Saudi.
3. Transparansi Kuota Haji Khusus: Untuk pertama kalinya, daftar jemaah haji khusus yang berhak melunasi diumumkan secara terbuka pada 23 Januari 2025, menindaklanjuti rekomendasi Pansus DPR RI.
4. Pembayaran Dam Lebih Fleksibel: Pelaksanaan dam/hadyu dibuka dalam dua jalur: melalui Program Adahi di Saudi dan melalui BAZNAS di Indonesia, dengan total terkumpul Rp21,29 miliar untuk 8.451 dam.
5. Pelibatan Tiga Maskapai: Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines turut mengangkut jemaah. Skema ini meningkatkan kapasitas dan efisiensi, dengan on time performance (OTP) penerbangan mencapai di atas 95 persen.

5P: Progres Layanan yang Semakin Mantap

Kemenag juga memperkuat layanan yang sudah ada dan meningkatkannya secara signifikan:

1. Ekosistem Ekonomi Haji: Ekspor bumbu nusantara naik tajam dari 70 ton (2024) menjadi 475 ton. Makanan siap saji dari Indonesia pun meningkat dari 1,7 juta menjadi 3,7 juta boks.
2. Skema Murur Diperluas: Layanan murur untuk jemaah risiko tinggi meningkat dari 51 ribu ke 59 ribu orang, memudahkan pergerakan dari Arafah ke Mina tanpa turun di Muzdalifah.
3. Respons Cepat Digital: Aplikasi Kawal Haji, WA Center, dan Call Center digunakan untuk menampung dan merespons keluhan serta saran jemaah secara real-time.
4. Fast Track Tiga Embarkasi: Layanan imigrasi cepat diberlakukan di tiga embarkasi: Jakarta, Surabaya, dan Solo. Fasilitas ini terbukti memudahkan proses keberangkatan.
5. Integrasi Data Kesehatan: Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) kini bersertifikasi ISO 27001 dan terhubung dengan International Patient Summary Kemenkes, memudahkan petugas membaca riwayat kesehatan jemaah.

5H: Harapan untuk Masa Depan Haji

Seiring berakhirnya masa pengelolaan haji oleh Kemenag dan pembentukan Badan Penyelenggara Haji (berdasarkan Perpres 154/2024), Menag menyampaikan lima harapan utama:

1. Percepatan Regulasi Haji: Perubahan UU No 8/2019 dinilai krusial untuk menyelaraskan jadwal dengan timeline ketat dari pemerintah Arab Saudi.
2. Proses Transisi Cepat: Transisi kelembagaan dan infrastruktur dari Ditjen PHU ke Badan Penyelenggara Haji diharapkan berjalan cepat demi persiapan haji 2026.
3. Responsivitas Layanan: Perubahan sistem dan kebijakan Saudi memerlukan tata kelola yang adaptif, termasuk soal pelunasan, penggabungan mahram, dan kloterisasi.
4. Istitha’ah Kesehatan yang Ketat: Menag menekankan pentingnya ketentuan kesehatan dalam pelaksanaan haji di masa mendatang. “Haji adalah fisik, dan karenanya istithaah kesehatan harus diperhatikan,” ujarnya.
5. Haji Berdampak Luas: Haji harus berdampak tidak hanya spiritual, tapi juga sosial dan ekonomi. Penguatan ekonomi berbasis haji disebut sebagai aset penting yang harus dijaga.

“Saya berharap Indonesia bisa menjadi pelopor dalam mendukung transformasi dan digitalisasi penyelenggaraan haji yang sedang digalakkan Saudi,” tutup Menag.