astakom, Jakarta – Perum Bulog menegaskan bahwa mereka tak akan mentoleransi keterlibatan penerima bantuan pangan dalam tindakan yang melanggar aturan, seperti judi online (judol) dan aksi terorisme.
Direktur Utama Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa masyarakat dengan rekam jejak seperti itu otomatis akan dicoret dari daftar penerima manfaat.
Baca juga
“Sesuai dengan aturan pemerintah, untuk oknum-oknum masyarakat yang terlibat judol atau judi online dan terlibat kegiatan terorisme tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” tegas Rizal dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip astakom.com, Senin (14/7).
Penegasan ini muncul seiring temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos yang aktif berjudi online sepanjang tahun 2024.
Bahkan untuk total transaksi mereka yang tercatat selama periode tersebut terbilang cukup fantastis, yakni mencapai Rp957 miliar dari 7,5 juta kali transaksi.
Untuk itu, Rizal pun memerintahkan seluruh kepala daerah dan jajaran Bulog di daerah untuk mengecek ulang data penerima bantuan pangan. Ia meminta verifikasi ketat agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang tepat.
“Saya peringatkan untuk didata, dicek ulang siapa saja masyarakat yang penerima bantuan atau penerima manfaat yang terlibat judol dan kelompok-kelompok radikal ataupun terorisme, ini tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” titahnya.
“Ini penekanan dan saya harapkan ini betul-betul dicamkan dan dilaksanakan oleh jajaran,” lanjutnya menegaskan.
Dalam kesempatan yang sama, Rizal menyampaikan bahwa pihaknya di Bulog tengah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Juni dan Juli 2025, dengan total bantuan mencapai 20 kilogram per keluarga.
Untuk memastikan ketepatan dan keamanan distribusi, Bulog mengembangkan aplikasi terintegrasi dengan mitra transporter guna memantau pengiriman secara real time.
“Jadi, karena penerimanya ini adalah by name, by address sudah ada alamatnya, jadi ini sudah bisa kita lacak si pengirimnya. Kita sudah ada aplikasinya, sehingga kita akan lebih mudah,” jelas Rizal.
Distribusi beras dilakukan dengan sistem kontrak bersama transporter dan pengawalan dari aparat daerah, serta pengemasan khusus yang aman untuk perjalanan jauh, termasuk wilayah Papua dan Indonesia timur lainnya.
Tak hanya bantuan langsung, Bulog juga mendapat tugas besar lain, yakni menyalurkan 1,3 juta ton beras dalam Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berjalan dari Juli hingga Desember 2025.
