astakom, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menggunakan dana pajak untuk tujuan mulia, yakni membangun masa depan anak-anak kurang mampu di Indonesia melalui program sekolah rakyat.
Melalui program prioritas yang digagas Presiden Prabowo Subianto, negara menghadirkan fasilitas pendidikan dan perawatan kesehatan penuh secara gratis kepada para generasi penerus bangsa.
Diketahui, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,9 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sedangkan untuk operasional tahun 2025, telah disiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun.
Dari sisi pendanaan ini, pajak menjadi tulang punggung utama. Pasalnya, sekitar 70 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi sumber dana Sekolah Rakyat, bersumber dari penerimaan pajak.
Adapun rencananya, program sekolah rakyat ini akan berjalan mulai Senin pekan depan, 14 Juli 2025. Namun sebelum itu, Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan uji coba di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi pada hari Rabu dan Kamis lalu.
“Kita melakukan simulasi untuk penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan selama 24 jam penuh,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dikutip astakom.com, Sabtu (12/7).
Para siswa yang tergabung dalam sekolah ini akan mendapatkan segala kebutuhan mereka tanpa biaya. Tas sekolah berisi seragam, sepatu, alat tulis, perlengkapan ibadah, dan kebersihan disiapkan langsung oleh negara.
Inovasi menarik juga disematkan pada program ini lewat penggunaan teknologi tes Talent DNA, yang memungkinkan pemetaan bakat siswa secara akurat berbasis kecerdasan buatan (AI).
“Tes ini adalah semacam aplikasi untuk mengetahui kemampuan siswa dengan AI yang sudah dilatih. Jadi ini khusus dan beliau memberikan secara gratis untuk sekolah rakyat,” ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengajak para orang tua untuk memercayakan pendidikan anak-anak mereka pada Sekolah Rakyat, karena seluruh kebutuhan dan pemantauan kesehatannya pun akan ditanggung pemerintah.
“Kalau ada siswa yang terdeteksi memiliki penyakit menular, nanti pada dasarnya ditindaklanjuti terlebih dahulu,” jelasnya.