astakom, Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat sinergi lintas lembaga untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di berbagai titik rawan perbatasan Indonesia.
Dengan menggandeng TNI, kepolisian, kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya, Bea Cukai mempertegas posisinya sebagai garda depan perlindungan masyarakat dari peredaran barang ilegal.
Baca juga
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam menghadapi tantangan di lapangan.
“Sinergi lintas instansi adalah kunci untuk menghadapi tantangan di lapangan. Dengan koordinasi yang terintegrasi, pengawasan dan penegakan hukum bisa lebih optimal,” ujar Budi dalam siaran pers, dikutip astakom.com, Kamis (10/7).
Langkah konkret kolaboratif ini tampak nyata di berbagai daerah. Di Kalimantan Barat, Bea Cukai Jagoi Babang menjalin kerja sama erat dengan TNI Angkatan Udara. Kunjungan perwira TNI AU Harry Hadisoemantri pada Selasa (8/7) menjadi momentum penting membahas strategi pengawasan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
Sementara di Sumatera Barat, Bea Cukai Teluk Bayur bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang menjalin koordinasi kelembagaan lewat kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada 2 Juli 2025.
Di wilayah Madura, Bea Cukai Madura memperluas jaringan kerjanya dengan menggandeng Kepolisian Resor Pamekasan, Kodim 0826, dan Kejaksaan Negeri Pamekasan. Pertemuan ini menjadi forum strategis yang membahas langkah konkret pemberantasan rokok ilegal, pertukaran data intelijen, serta penguatan edukasi hukum kepada masyarakat.
Sinergi serupa juga terjalin di wilayah Jabodetabek. Bea Cukai Bekasi memperkuat kerja sama dengan Batalyon Infanteri Mekanis 202 Tajimalela melalui kunjungan ke markas Yonif 202 di Narogong, Bekasi, pada 17 Juni lalu.
Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bea Cukai dan TNI. Tak hanya pengawasan, kolaborasi ini mencakup pengembangan kapasitas personel, termasuk pelatihan menembak bagi pegawai Bea Cukai.
“Kami menyadari bahwa pengawasan dan penegakan hukum tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, sinergi berbagai pihak menjadi sangat krusial dalam mewujudkan perbatasan yang aman, tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Budi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bea Cukai akan terus menjadikan kerja sama lintas lembaga sebagai pendekatan kolaboratif jangka panjang dalam membangun sistem penegakan hukum yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap dinamika zaman.
