astakom, Jakarta – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kerja (Raker) tertutup dengan Komisi I DPR RI, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).
Rapat ini turut dihadiri para Kepala Staf Angkatan, dengan agenda pembahasan seputar tata kelola keuangan pertahanan, kebutuhan alokasi anggaran strategis, serta isu aktual terkait penguatan kekuatan militer dan ketahanan nasional.
Kemhan dan TNI Raih Predikat WTP dari BPK
Dalam keterangan usai rapat, Menhan Sjafrie mengungkapkan capaian penting yang diraih Kementerian Pertahanan dan TNI dalam pengelolaan keuangan negara.
“Kemhan TNI mendapatkan nilai yang sangat baik dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Kemhan dan TNI terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran.
Lebih lanjut, Menhan juga menjelaskan bahwa Kemhan telah menyampaikan rencana kebutuhan anggaran sesuai pagu indikatif dari Kementerian Keuangan.
Namun, ia menyoroti bahwa tambahan anggaran masih diperlukan untuk mendukung prioritas nasional, termasuk pembangunan kekuatan militer, pemeliharaan personel, dan peningkatan kesejahteraan prajurit.
“Anggaran ini akan digunakan secara maksimal untuk mendukung pembinaan kekuatan dan kesiapsiagaan seluruh satuan TNI,” jelasnya.
Dalam sesi wawancara terpisah, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjawab pertanyaan media terkait penunjukan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
Ia menegaskan bahwa proses pensiun dini Mayjen Rizal saat ini sedang diproses dan akan segera diselesaikan sesuai prosedur.
“Kalau Dirut Bulog sedang kita proses pensiun dini, sedang kita proses secepatnya. Nggak lama, cepat, cuma ada proses-proses yang harus dilewati,” ujar Panglima.
Lebih lanjut, Panglima menyampaikan bahwa Mayjen Rizal saat ini tengah menjalankan penugasan di Merauke dalam program optimalisasi lahan dan telah menunjukkan hasil nyata.
“Mayjen Rizal sekarang di Merauke, kita tugaskan untuk optimalisasi lahan dan sudah berhasil, jadi sudah eligible di bidang ketahanan pangan,” ungkapnya.
Rapat kerja ini menjadi cerminan sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam membangun sistem pertahanan nasional yang efisien, adaptif, dan pro-rakyat.
Agenda pembahasan turut menekankan pentingnya keselarasan perencanaan anggaran dengan strategi pembangunan nasional, termasuk sektor-sektor penting seperti ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi strategis.