Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyoroti anomali hujan deras di musim kemarau, yang menyebabkan bencana banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek. Ia menilai kondisi ini sebagai tanda semakin nyatanya ancaman perubahan iklim.
“Banjir yang terjadi di musim kemarau ini bukan hal biasa. Ini bukti bahwa pola cuaca kita sudah sangat tidak menentu,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, dikutip astakom.com, Rabu (9/7).
Menurut Eddy, anomali cuaca tersebut harus dijadikan peringatan keras bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkuat manajemen krisis iklim. Ia menekankan pentingnya strategi yang terintegrasi mulai dari tata ruang, sistem drainase, hingga pelibatan publik dalam menjaga lingkungan.
“Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah Jakarta dan sekitarnya sebaiknya satu suara dan kompak dalam kebijakan mencegah dampak krisis iklim ini semakin merusak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ego sektoral dalam pengambilan kebijakan sebagai penghambat penanganan krisis iklim. Menurutnya, pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir menjadi sangat penting agar upaya mitigasi dan adaptasi berjalan efektif.
“Jangan ada ego sektoral mencegah krisis iklim ini, baik dari kebijakan di hulu untuk menjaga lingkungan maupun kebijakan di hilir dalam bentuk adaptasi tata ruang dan penghijauan di wilayah perkotaan,” tambahnya.
Eddy juga mendesak penguatan sistem peringatan dini serta respons cepat, mengingat bencana kini tak bisa lagi diprediksi berdasarkan musim saja.
“Kita tak bisa lagi berpegang pada pola musim konvensional. Ketika kemarau pun bisa banjir maka harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase, alih fungsi lahan, dan pengelolaan daerah tangkapan air,” tuturnya.
Ia mengingatkan para kepala daerah untuk menyusun langkah strategis, mulai dari perbaikan tata kelola air, sistem drainase yang lebih baik, hingga kesiapan tanggap darurat yang lebih cepat dan efektif. Jangan hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi.
Selain itu, edukasi publik serta kolaborasi lintas sektor menjadi aspek penting yang tak boleh diabaikan dalam menangani krisis iklim secara berkelanjutan.
“Krisis iklim ini adalah tantangan global yang dampaknya sudah sangat lokal. Maka kita perlu kebijakan nasional yang terintegrasi bahkan sampai melibatkan warga dengan mitigasi, adaptasi dan juga edukasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
