astakom, Jakarta – Pemerintah bersiap melakukan lompatan besar dalam tata kelola ekonomi syariah nasional, dengan membentuk Badan Ekonomi Syariah, menggantikan peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI KH Ma’ruf Amin dalam acara peluncuran State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025, yang berlangsung di Jakarta, pada Selasa (8/7).
Kiai Ma’ruf Amin menyampaikan, bahwa lembaga baru ini dirancang lebih fleksibel dan inklusif. Posisi lembaga ini nantinya akan berada langsung di bawah koordinasi Presiden.
“Badan yang semula KNEKS itu akan mengalami transformasi menjadi badan. Badan yang akan juga menggerakkan ekonomi Syariah. Ya, badan kira-kira Badan Ekonomi Syariah,” ungkap Ma’ruf Amin, dikutip astakom.com.
Berbeda dari struktur sebelumnya, Badan Ekonomi Syariah ini akan memiliki peran lintas sektor, melampaui batas-batas perbankan dan keuangan.
KH Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa lembaga ini akan menjadi motor penggerak untuk industri halal, penguatan dana sosial umat seperti zakat dan wakaf, serta mendorong tumbuhnya kewirausahaan berbasis pesantren dan komunitas.
“Fokus kita kemarin itu kepada empat, yaitu industri halal, industri keuangan, dana sosial, kemudian juga para usahawan. Ini yang akan kita kembangkan,” tegasnya.
Untuk mendukung fleksibilitas operasional, kelembagaan baru ini akan meniru pendekatan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mengikutsertakan unsur masyarakat secara aktif dalam strukturnya.
“Nanti badan ini seperti BPIP. Jadi nanti unsur masyarakat akan masuk di dalamnya. Sehingga tidak birokratis, tapi lebih fleksibel,” jelas Kyai Ma’ruf.
Ia optimistis, dengan model baru yang lebih inklusif dan kolaboratif, serta sinergi antara pusat dan daerah, Indonesia mampu melesat sebagai pemain utama ekonomi syariah dunia.
“Kalau lihat trend kemarin dari nomor 10, 8, 5, kemudian menjadi nomor 3. Kalau lihat trend-nya, ya paling tiga tahun itu sudah bisa,” tutupnya.
