astakom, Jakarta – Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi menilai bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menjadi masyarakat ‘smart’ di era digital. Menurutnya, tingginya penetrasi teknologi tidak sebanding dengan kesadaran etika digital.
“Ironisnya, kepemilikan gawai atau ponsel di Indonesia sangat tinggi, bahkan hampir dua kali lipat jumlah penduduk. Namun, tingginya konsumsi digital ini tidak diiringi dengan peningkatan kecerdasan digital masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip astakom.com di Jakarta, Senin (7/7).
Nurmandi menjelaskan, masyarakat cenderung memanfaatkan aplikasi hanya demi layanan yang cepat dan murah, tanpa memahami hak dan tanggung jawab dalam transaksi digital. Hal ini berdampak pada meningkatnya potensi konflik, seperti pesanan fiktif atau penolakan pembayaran terhadap driver.
“Setiap warga kota yang memakai aplikasi digital harus sadar bahwa menjadi ‘smart’ bukan hanya soal teknologi, tapi juga etika,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan risiko yang lebih besar seperti penipuan daring, phishing, pinjaman online ilegal (pinjol), hingga praktik judi daring (judol) yang makin marak terjadi. Menurutnya, bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga mahasiswa dan civitas akademika mulai terpapar risiko tersebut.
“Meskipun perguruan tinggi sudah mengajarkan literasi digital, kenyataannya arus penyebaran konten tidak kredibel jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan negara dalam memblokir situs-situs bermasalah,” jelas Nurmandi.
Ia mendorong peningkatan literasi digital berbasis etika dan tanggung jawab sosial, serta penguatan sistem perlindungan konsumen dan pekerja di era digital. Sebab tanpa hal tersebut, masyarakat akan terus menjadi korban dari sistem yang tidak mereka pahami sepenuhnya.
“Kalau tidak, kita mudah terjerumus ke dalam phishing, scam, pinjol ilegal, hingga judol,” tambahnya.
Nurmandi menegaskan bahwa membangun masyarakat digital yang benar-benar ‘smart’ butuh lebih dari sekadar koneksi internet cepat dan gadget mahal, tetapi juga karakter, hukum, dan empati digital.