astakom, Jakarta- Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Di tengah warisan masalah korupsi yang masih kuat mencengkeram birokrasi, proyek strategis, hingga lembaga keuangan, Prabowo menegaskan pendekatan sistemik dan berkelanjutan: memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum, membenahi tata kelola, hingga menaikkan kesejahteraan aparat penegak hukum demi memperkuat integritas.
Baca juga
Polri: Satgas Anti-Korupsi dan Digitalisasi Penanganan Kasus
Di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri bergerak cepat membentuk Satuan Tugas Anti-Korupsi. Satgas ini diarahkan membidik korupsi di sektor-sektor vital seperti proyek infrastruktur, tata niaga komoditas, dan anggaran daerah.
Sepanjang tahun 2024, Polri berhasil mengungkap 1.280 kasus korupsi dengan menyelesaikan 431 perkara dan menetapkan 830 tersangka. Salah satu kasus besar yang diungkap adalah dugaan korupsi proyek Bendungan Marga Tiga di Lampung dengan potensi kerugian negara Rp43,3 miliar.
Untuk mendongkrak transparansi, Polri mengembangkan platform digital e-penyidikan dan e-integritas, yang memudahkan pengawasan publik terhadap penanganan perkara. Kerja sama juga diperluas dengan PPATK dan OJK dalam pelacakan aliran dana mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kejaksaan Agung: Aset Triliunan Diselamatkan, Kasus Raksasa Dibongkar
Kejaksaan Agung menjadi sorotan publik berkat gebrakan penindakan kasus-kasus besar. Di bawah Jaksa Agung ST Burhanuddin, institusi ini membongkar skandal mega proyek dan korupsi raksasa yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.
Dalam semester pertama 2025, Kejagung berhasil mengembalikan aset negara senilai lebih dari Rp100 triliun, hasil dari penyitaan dan lelang aset hasil korupsi. Jaksa Agung juga memperkuat struktur di daerah dengan menambah jaksa fungsional, terutama untuk mengawasi penggunaan APBD dan dana desa.
Beberapa kasus besar yang menjadi sorotan antara lain:
Kasus PT Duta Palma dengan dugaan kerugian negara Rp78 triliun.
Kasus tambang timah di Bangka Belitung yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp271 triliun.
Kasus impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, yang kini divonis 7 tahun penjara. Dalam survei LSI Denny JA (5 Juli 2025), tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung melonjak hingga 61 persen, tertinggi di antara KPK (60 persen) dan Polri (54,3 persen).
KPK: Bangkit Lewat Pencegahan dan OTT Strategis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlahan bangkit dari tantangan kepercayaan publik di periode sebelumnya. Di bawah kepemimpinan baru sejak 2024, KPK kembali mengedepankan keseimbangan antara fungsi pencegahan dan penindakan.
Upaya yang dilakukan antara lain:
Digitalisasi pelaporan LHKPN.
Kampanye transparansi anggaran daerah.
Kemitraan dengan dunia pendidikan untuk membentuk generasi antikorupsi.
KPK juga tetap menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) dan penindakan strategis. Salah satu capaian yang diapresiasi adalah keberhasilan menangkap Paulus Tannos, buron kasus korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun.
Penangkapan dilakukan di Singapura setelah buron selama lebih dari tujuh tahun. Selain itu, KPK menetapkan 5 tersangka dalam dugaan korupsi fasilitas kredit LPEI dengan nilai kerugian negara Rp11,7 triliun, serta kasus korupsi proyek jalan senilai Rp231,8 miliar di Sumatera Utara yang menyeret lima pejabat dan kontraktor.
Landasan Hukum: Kokoh dan Terintegrasi
Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak lepas dari payung hukum yang kokoh. Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang menjadi fondasi penindakan korupsi, di antaranya:
UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001: Landasan utama hukum antikorupsi.
UU No. 30/2002 jo UU No. 19/2019: Penguatan kewenangan KPK.
UU No. 15/2002 tentang TPPU: Menjadi dasar kerja sama PPATK dan aparat hukum.
Perpres No. 54/2018: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Perpres No. 102/2020: Penguatan supervisi KPK terhadap Kejagung dan Polri.
Kenaikan Gaji Hakim: Upaya Nyata Perangi Korupsi dari Hulu
Salah satu keputusan penting Presiden Prabowo adalah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Kenaikan ini diumumkan dalam acara Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung pada 12 Juni 2025 di Jakarta. Presiden menyebut, langkah ini diambil untuk memperkuat integritas peradilan. Kenaikan ini diprioritaskan untuk hakim junior dan akan diterapkan secara menyeluruh sebagai bagian dari reformasi sistem hukum nasional.
Sinergi dan Integritas Jadi Kunci
Pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo menunjukkan pendekatan yang lebih integratif—tidak hanya penindakan keras terhadap pelaku, tapi juga penguatan sistem hukum, kesejahteraan aparat, dan edukasi publik.
Meski jalan masih panjang dan korupsi masih menjadi tantangan serius, data, capaian, dan kepercayaan publik yang meningkat menunjukkan satu hal: reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di era Prabowo bukan sekadar jargon, melainkan sedang bergerak secara nyata dan terukur.
Dukungan berbagai pihak mutlak harus diberikan terhadap pemberatasan korupsi di negeri ini, guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pemerintah perlu terus melakukan reformasi sektor hukum nasinal terutatma dalam kasus korupsi mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap tindak pidana korupsi.
Salam Gen Asta
Editor in Chief
