astakom, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah, menyoroti ketimpangan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen di Indonesia. Dari total sekitar 333.000 dosen, hampir separuh di antaranya belum tersertifikasi, terutama mereka yang mengajar di perguruan tinggi swasta (PTS) dan berstatus non-ASN.
“Proses sertifikasi dosen masih belum merata. Banyak dosen non-PNS harus menanggung sendiri biaya pelatihan PEKERTI, TOEFL, dan TPA,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra itu
Menyadari kendala yang dihadapi para dosen non-ASN, Himmatul mendorong pemerintah agar turut memfasilitasi pemenuhan syarat-syarat administrasi sertifikasi. Ia menegaskan bahwa beban biaya seharusnya tidak ditanggung sendiri oleh dosen, khususnya yang berasal dari PTS.
Politisi dari partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto ini juga menyoroti isu lain di sektor pendidikan tinggi, yakni tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Menurutnya, perlu ada langkah konkret untuk mempererat hubungan antara institusi pendidikan dan dunia industri.
“Perlu integrasi nyata antara kampus dan industri agar lulusan lebih mudah terserap,” tegasnya.
Selain itu, Himmatul menekankan pentingnya sosialisasi program-program beasiswa yang disediakan pemerintah. Ia menilai informasi terkait program seperti Beasiswa Indonesia Maju dan Beasiswa Garuda belum tersebar luas di kalangan masyarakat.
“Banyak masyarakat belum tahu soal Beasiswa Indonesia Maju maupun Beasiswa Garuda,” pungkasnya.