astakom, Jakarta – Lembaga think-thank Prasasti Center for Policy Studies atau Prasasti telah resmi diluncurkan pada Senin (30/6). Sejumlah tokoh nasional di bidang ekonomi hingga politik mengisi jajaran dewan penasihat dan dewan pengawas lembaga tersebut.
Dalam siaran pers yang diterima astakom.com, dijelaskan Prasasti Center merupakan sebuah lembaga think tank independen yang bertujuan memperkuat kebijakan publik berbasis riset dan data.
Baca juga
Di antara tokoh yang terlibat dalam Board of Trustees dan Board of Experts Prasasti adalah Burhanuddin Abdullah, Hashim Djojohadikusumo, Jimly Asshiddiqie, Gandi Sulistiyanto, dan Ilya Avianti.
Selanjutnya, dewan penasihat juga diisi Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan 2021—2023 Gandi Sulistiyanto. Selain itu, nama lain yang mengisi dewan penasihat Prasasti adalah Presiden Komisaris PT Triputra Utama Selaras, Ellyus Achiruddin, serta Presiden Komisaris PT Astra International Tbk (ASII) Prijono Sugiarto.
Sementara itu, Dewan Pengawas lembaga ini juga diisi oleh lima tokoh, diantaranya adalah Gubernur Bank Indonesia 1993—1998 Sudrajad Djiwandono, Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003—2008 Jimly Asshiddiqie, dan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII pada 1998 Fuad Bawazier.
Selain itu, Komisioner KPEI, Ronald Waas, Mantan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ilya Avianti, serta Koordinator Tim Pemulihan Ekonomi Wakil Presiden 2002—2004 Laode Masihu Kamaludin juga turut mengisi kursi Dewan Pengawas Prasasti.
Sejumlah susunan para tokoh dalam lembaga think-thank tersebut juga ikut mengisi posisi Dewan Pakar yang diisi oleh enam orang. Salah satu tokoh yang mengisi posisi ini adalah Menteri Keuangan RI 2013—2014 Chatib Basri. Selain itu, nama-nama seperti Wakil Menteri ESDM 2016—2019 Arcandra Tahar, Deputi Gubernur Bank Indonesia 2010—2015 Halim Alamsyah, serta Presiden Direktur PT Sarana Multigriya Financial (Persero) 2005—2011 Erica Soeroto juga mengisi posisi Dewan Pakar Prasasti.
Selanjutnya, kursi dewan pakar juga diisi oleh Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko di Kementerian BUMN 2020—2024, Nawal Nely, serta Managing Partner of UMBRA-Strategic Legal Solutions Pramudya A. Oktavinanda.
