astakom, Jakarta – Ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel belum memberikan dampak signifikan terhadap postur fiskal Indonesia, terutama dalam hal subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam diskusi publik yang digelar INDEF bertajuk ‘Dampak Perang Iran-Israel terhadap Perekonomian Indonesia’, Minggu (29/6).
Misbakhun menegaskan, selama harga minyak dunia belum melampaui asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 82 dolar AS per barel, maka posisi fiskal nasional dinilai masih aman.
“Saat ini harga belum menyentuh 82 (dolar AS per barel). Masih di kisaran 75, bahkan ada yang naik 76, dan sebagian 79. Artinya apa? Dari sisi harga minyak, kita masih sangat aman,” ujarnya, dikutip astakom.com.
“Subsidi BBM, subsidi energi kita masih bisa kita kategorikan was-was, tapi secara real masih di dalam kontrol sepenuhnya dalam angka-angka APBN,” tambahnya menjelaskan.
Sebagai pembanding, harga minyak mentah Brent tercatat di angka 67,31 dolar AS per barel pada penutupan 27 Juni 2025, sementara WTI berada di level 65,07 dolar AS per barel, jauh di bawah batas yang ditetapkan dalam asumsi APBN.
Namun, Misbakhun juga menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan simulasi jika eskalasi konflik membuat harga minyak melambung hingga menyentuh 100 dolar AS per barel. Dalam skenario itu, inflasi Indonesia masih diprediksi berada dalam batas aman.
“(Asumsi) Inflasi kita 2,5±1 persen, itu sebuah range yang sangat aman apabila ada risiko minyak melewati harga 82 dolar AS sampai 100 dolar AS, dan pemerintah kemudian menaikkan harga minyak subsidi di kisaran 10 persen,” terang Misbakhun.
Meski begitu, ia tidak menampik bahwa bila harga minyak terus naik dan menembus 100 dolar AS per barel, maka penyesuaian harga BBM subsidi mungkin tak terelakkan.
Hanya saja, keputusan tersebut menurutnya harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menekan inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Misbakhun melihat peluang positif di balik ketegangan global. Ia menilai bahwa Indonesia justru bisa memetik manfaat dari naiknya harga komoditas global seperti batu bara, CPO, dan nikel, yang turut terdongkrak mengikuti tren harga minyak.
“Indonesia adalah net importer minyak, tapi kita juga eksportir komoditas yang nilainya melonjak saat harga minyak naik. Ini memperkuat penerimaan pajak dan non-pajak kita. Jadi, dampaknya tidak bisa dilihat satu sisi saja, perlu disimulasikan secara komprehensif,” ujarnya.
Meski optimis, Misbakhun tetap mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam mengelola APBN. Ia menyoroti rendahnya realisasi anggaran belanja pemerintah hingga Mei 2025 yang baru mencapai 28,1 persen, serta realisasi keseluruhan APBN yang masih di angka 33,1 persen.
Ia mendorong agar Kementerian Keuangan dan lembaga fiskal lainnya segera menyampaikan kalkulasi risiko yang komprehensif kepada Presiden. Hal itu dinilai penting untuk menjaga akurasi pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan subsidi BBM dan ketahanan fiskal nasional.