astakom, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI, Fithra Faisal Hastiadi turut angkat bicara terkait banyaknya sentimen negatif publik tentang TNI yang ikut berkecimpung mengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sentimen negatif tersebut muncul di tengah kondisi geopolitik di Timur Tengah yang belakangan ini kian memanas, salah satunya dipicu oleh konflik yang berlangsung antara Israel dan Iran.
Fithra pun menjelaskan, bahwa keterlibatan TNI di program MBG sudah sejalan dengan aturan yang ada, dimana program MBG maupun program swasembada pangan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional.
“Dia bilang, ‘wah mana nih TNI kita sibuk ngurusin MBG, ngurusin makanan segala macam’. Nah kalau kita bicara Asta Cita yang nomor dua, fungsi ketahanan keamanan itu satu layer dengan ketahanan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan seterusnya,” jelas Fithra dalam diskusi Double Check di Jakarta, dikutip astakom.com, Sabtu (28/6).
“Maka kalau kita lihat kenapa TNI kita turun dalam aspek territorial, kenapa turun membantu food sufficiency? Ya karena itu adalah bagian dari ketahanan keamanan, pertahanan semesta,” sambungnya.
Apabila mengacu pada data perekonomian kuartal I-2025, Fithra mengatakan, bahwa pertumbuhan Indonesia di sektor pertanian tercatat sebesar 10,53 persen. Lalu refleksi di angka inflasi tercatat 1,6 persen year-on-year (YoY).
Menurutnya, angka tersebut terbilang cukup terjaga baik, mengingat saat ini dunia tengah menghadapi gejolak ekonomi. Sementara biasanya, angka inflasi juga dipengaruhi oleh faktor ekspektasi inflasi.
“Dengan semua hal itu in place, harusnya ekspektasi kita udah semakin liar ya terhadap inflasi dan seterusnya. Tapi yang terjadi adalah karena kita memiliki kapasitas produktif, itu ditebalkan kondisinya. Sehingga, kemudian tidak mampu untuk mengerek inflasi level yang sangat signifikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa ketahanan energi maupun ketahanan pangan itu merupakan bagian dari mitigasi.
Selain itu, menurut Fithra, pemerintah juga sudah mengidentifikasi bahwa akan ada peristiwa-peristiwa yang mengharuskan pemerintah melakukan mitigasi-mitigasi.
Hal ini pula yang melandasi lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi. Fithra mengatakan, kebijakan tersebut tujuannya adalah merealokasikan anggaran dari sektor yang tidak produktif ke sektor yang produktif.
Dalam menerapkan kebijakan itu, kata Fithra, Presiden Prabowo melihat adanya realisasi anggaran yang tidak wajar, dan dianggap sebagai pemborosan. Ia mencontohkan anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK) dengan nominal Rp44 triliun.
“Ini buat apa? Akhirnya dibalikkan lagi ke kaedah Undang-Undang No. 17 tahun 2003, keuangan negara yang the money you need to have the function. Money full of function,” kata Fithra,” kata Fithra.
