astakom, Surabaya – Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kota Surabaya terus menggulirkan pembahasan program-program prioritas yang menyasar perlindungan anak dan perempuan.
Dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, berbagai langkah strategis dibahas untuk menekan angka kekerasan terhadap anak dan kenakalan remaja.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Partai Gerindra Ajeng Wira Wati, menegaskan perlunya penguatan program berbasis perlindungan. Salah satu usulan yang menjadi sorotan adalah pembangunan shelter baru khusus anak perempuan yang berhadapan dengan hukum.
“Shelter bagi anak perempuan ini diharapkan bisa mulai dibangun dan beroperasi pada 2026,” ujar Ajeng anak buah Prabowo Subianto ini.
Saat ini, Kota Surabaya baru memiliki shelter untuk anak laki-laki dan korban kekerasan, namun belum ada fasilitas serupa yang diperuntukkan bagi anak perempuan pelaku tindak pidana.
Tak hanya itu, Ajeng juga menekankan pentingnya penguatan program lain, seperti optimalisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di tingkat RW, penyediaan layanan konsultasi dan call center di sekolah-sekolah, serta peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kolaborasi dengan mitra dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Srikandi Gerindra itu pun menyoroti perlunya evaluasi dan sosialisasi ulang Program Jam Malam Anak, agar implementasinya lebih efektif dalam menekan angka kenakalan remaja dan kekerasan terhadap anak.
Menyoroti dampak penggunaan gawai yang semakin luas, Ajeng turut mendorong pembatasan penggunaan gadget di kalangan anak-anak demi menjaga kesehatan fisik dan mental mereka.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler e-sport di sekolah hendaknya bersifat opsional, bukan kewajiban.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati, menyatakan komitmennya untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik.
“Pemerintah kota akan fokus pada pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap perempuan melalui program-program yang berkelanjutan,” jelasnya.
DPRD Surabaya sendiri berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang holistik dan berbasis kebutuhan lapangan, guna memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan di masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan.
