astakom, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mendorong Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta PT Pelindo untuk segera merealisasikan instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Percepatan Pembangunan Enggano.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meneken Inpres Percepatan Pembangunan Enggano, Jakarta (24/6).
Inpres Enggano terkait mempercepat pembangunan Pulau Enggano, sehingga tak ada lagi alasan menunda penyelesaian pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Keputusan tersebut, kata Danang Wicaksana, guna menjamin keterhubungan antardaerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Pernyataan ini disampaikan Danang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/6).
Ia menegaskan bahwa Pembangunan Infrastruktur transportasi yang merata adalah fondasi penting untuk menciptakan keadilan sosial dan mempercepat pemerataan Ekonomi nasional.
“Salah satu perhatian serius Presiden Prabowo adalah soal konektivitas wilayah, terutama yang menyangkut alur logistik nasional,” terang Danang.
“Misalnya, pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu agar mencapai kedalaman minimal -12 meter LWS,” kata Danang.
Selain itu, Danang juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas dermaga dan sistem navigasi untuk mendukung kelancaran arus barang dan penumpang menuju Pulau Enggano. Salah satu wilayah terluar Indonesia di barat daya Bengkulu.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan keadilan pembangunan hingga ke pulau-pulau terluar yang selama ini kerap terpinggirkan.
“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota besar. Pulau-pulau terluar seperti Enggano juga harus merasakan kehadiran negara secara nyata. Sebagai mitra kerja, kami di DPR RI berharap Kementerian terkait bisa bertindak cepat,” ujar Danang Wicaksana.
Ia menambahkan bahwa percepatan realisasi proyek-proyek konektivitas di daerah 3T akan berdampak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi, stabilitas sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.
Danang menyatakan Komisi V DPR RI siap mengawal dan mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada pembangunan inklusif dan merata di seluruh wilayah tanah air.
“Instruksi Presiden ini adalah komitmen nyata untuk menjahit kembali NKRI melalui konektivitas antardaerah,” pungkasnya.
