Jumat, 27 Jun 2025
Jumat, 27 Juni 2025

Prabowo: Pangkas Jalur Logistik yang Mahal untuk Hasilkan Energi yang Efisien

astakom, Bondowoso – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong efisiensi energi nasional dengan memangkas jalur logistik yang selama ini menimbulkan biaya tinggi. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya besar menuju swasembada energi dan transisi menuju energi bersih.

“Pemerintah akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak swasta, mitra asing, BUMN, dan daerah untuk mewujudkan program besar ini. Kita bahkan berpeluang menjadi salah satu negara pertama yang mencapai emisi karbon nol (zero carbon emission) tepat waktu. Yang lebih penting, kita dapat menghasilkan energi secara efisien dengan memangkas jalur logistik yang mahal,” kata Prabowo saat meresmikan Pembangunan dan Pengoperasian Energi Terbarukan di 15 Provinsi dan Peningkatan Produksi Minyak Blok Cepu, Bondowoso, Kamis (26/6).

Prabowo menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima saat ini cadangan minyak dan gas di Indonesia sangat besar dan teknologi sudah tersedia untuk mempercepat distribusi energi, terutama ke wilayah terpencil.

“Ada energi terbarukan khususnya tenaga surya adalah masa depan kita. Energi surya memungkinkan setiap desa, kecamatan, kabupaten, bahkan pulau-pulau terpencil untuk swasembada energi. Ini adalah harapan besar untuk masa depan Indonesia yang cerah,” kata Prabowo.

Sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah, program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi industri menjadi prioritas utama. Untuk mewujudkan hal ini, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi biaya logistik sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan.

Rubrik Sama :

Cucun Sentil Pemda ‘Anak Tirikan’ Pesantren

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti kesan pemerintah daerah (Pemda) yang seolah mengesampingkan lembaga pesantren, lantaran minimnya alokasi anggaran pendidikan untuk pesantren.

Ibaratkan Nuklir, Menag Sebut Agama Bisa Berdampak Ganda

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengajak para kepala daerah untuk menjadikan agama sebagai kekuatan dalam mempersatukan bangsa, bukan alat pemecah belah.

DPR Ingatkan MoU Kejagung soal Penyadapan Bisa Rusak Demokrasi Digital

Komisi III DPR RI menyoroti serius nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung dengan empat operator telekomunikasi terkait akses informasi dan pemasangan perangkat penyadapan untuk keperluan penegakan hukum.

Kemenag Siap Redam Polarisasi Dampak Konflik Iran-Israel

Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan kesiapan penuh untuk menghadapi potensi dampak konflik Iran-Israel yang bisa merembet ke dalam negeri.
Cover Majalah

Update