astakom, Pekanbaru – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra sekaligus Kapoksi Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, dalam menyelamatkan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari perambahan liar dan penguasaan lahan ilegal.
Melalui kerja Satgas Penanganan Kawasan Hutan (Satgas PKH), penertiban telah dilakukan terhadap 81.793 hektare kawasan TNTN sejak 10 Juni 2025. Aksi ini menyasar wilayah-wilayah yang selama bertahun-tahun diduduki tanpa izin, termasuk di Dusun Toro Jaya dan Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan.
Baca juga
“Kami di Komisi III DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Riau dalam menjaga wibawa hukum dan kelestarian lingkungan. Tapi kami juga mengingatkan, proses ini harus dijalankan secara transparan, manusiawi, dan berpihak pada keadilan sosial,” tegas Muhammad Rahul.
Pernyataan Kapolda Riau dalam audiensi publik bersama warga dianggap Rahul sebagai simbol kuat penegakan hukum berbasis empati:
“Saya wakili gajah, boleh saya minta keadilan buat mereka?”
Bagi Rahul, ini bukan sekadar retorika, melainkan ajakan moral agar negara membela hak-hak makhluk hidup yang tidak memiliki suara. Ia menekankan bahwa TNTN merupakan habitat penting bagi gajah Sumatera yang semakin terancam akibat ekspansi ilegal kebun sawit dan praktik perambahan liar.
Langkah Kapolda Riau juga mencakup pendekatan kultural. Festival Budaya Melayu digelar di Rumah Singgah Tuan Kadi, menampilkan puisi, pantun, dan seni tradisional sebagai bentuk kampanye pelestarian hutan berbasis budaya.
“Penyelamatan lingkungan tak cukup dengan kekuasaan. Ia harus disuarakan melalui budaya, nurani, dan edukasi,” ujar Rahul.
Rahul juga meminta agar penertiban dilakukan secara adil dan menyeluruh. Ia menyoroti keberadaan lahan sawit seluas 574 hektare yang diduga dikuasai oleh oknum tertentu, sebagaimana diungkapkan sejumlah kelompok masyarakat dan praktisi hukum.
“Kita ingin hukum ditegakkan secara tuntas. Tak boleh ada toleransi terhadap mafia tanah dan penguasa lahan ilegal di kawasan konservasi,” tegasnya.
Terkait dampak sosial dari penertiban, Rahul mendesak agar pemerintah daerah dan Kementerian LHK menyiapkan skema relokasi yang adil dan berkeadaban. Menurutnya, warga harus diberi solusi kehidupan yang layak, bukan sekadar digusur.
“Kami akan kawal proses ini agar tak melahirkan konflik horizontal, tapi menjadi momentum perbaikan tata kelola kawasan hutan secara nasional,” kata Rahul.
Rahul juga menegaskan bahwa Fraksi Gerindra di Komisi III DPR RI akan terus mengawasi proses ini, guna memastikan penegakan hukum di kawasan TNTN berpijak pada konstitusi, prinsip perlindungan lingkungan, dan kepentingan rakyat.
“Penyelamatan Tesso Nilo bukan hanya soal hutan dan gajah. Ini soal bagaimana negara hadir dengan berwibawa dan berperikemanusiaan. Kami di Fraksi Gerindra berdiri di barisan yang mendukung langkah ini, dari lapangan hingga parlemen,” tutupnya.
