astakom, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, S.E., menyoroti wacana bahwa pemerintah akan membebaskan impor food tray (nampan makanan) dari Tiongkok untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko melemahkan industri nasional jika tidak diatur dengan keberpihakan yang jelas.
Baca juga
“Ketika pemerintah meluncurkan program sebesar MBG, kita tentu berharap efek bergandanya terasa hingga ke sektor riil. Tapi jika food tray-nya saja impor, maka uang negara justru mengalir ke luar negeri, bukan ke pelaku industri dan UMKM kita,” ujar Erna, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/6).
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perindustrian, Erna menekankan pentingnya peran kementerian tersebut untuk memastikan agar belanja negara dalam program-program strategis nasional turut mendorong tumbuhnya kapasitas industri dalam negeri.
“Ini bukan hanya soal nampan makanan, tapi tentang bagaimana arah kebijakan industri kita diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional.
“Kementerian Perindustrian punya kewenangan penuh untuk memastikan produk-produk pendukung MBG, termasuk food tray, dipenuhi dari dalam negeri,” lanjut politisi Partai NasDem dari Dapil Bengkulu ini.
Erna menyebutkan bahwa banyak industri lokal—baik skala menengah maupun pelaku UMKM—yang memiliki potensi untuk memproduksi kebutuhan tersebut, sepanjang difasilitasi dari sisi kapasitas, teknologi, maupun jaminan pasar.
“Daripada membuka kran impor, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan pelatihan, akses permodalan, dan kepastian pembelian kepada pelaku usaha lokal. Itu baru namanya ekonomi yang tumbuh dari bawah,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari distribusi makanan bergizi, tetapi juga dari kemampuan negara menggunakan program ini sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
“Jangan sampai program dengan niat baik seperti MBG justru menjadi pintu masuk pemborosan anggaran dan ketergantungan impor. Kita harus pastikan manfaat ekonominya kembali ke rakyat, bukan ke pabrik di luar negeri,” tegas Erna.
