astakom, Jakarta — Upaya pengentasan kemiskinan kini mendapat energi baru melalui pendekatan berbasis pemenuhan gizi.
Pada Senin (16/6), telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Badan Gizi Nasional, dua institusi strategis guna mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini dilakukan oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadang Hindayana disaksikan oleh Nanik S. Deyang dan Iwan Sumule sebagai wakil dari pihak terkait.
“Kerja sama ini difokuskan pada penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” kata Budiman Sujatmiko yang dikutip astakom, Rabu (18/6).
Budiman menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk konkret dari strategi terpadu dalam menurunkan angka kemiskinan melalui layanan pemenuhan gizi yang lebih dekat dan terjangkau oleh masyarakat.
“Inisiatif ini menjadi langkah konkret dalam mendekatkan akses layanan gizi kepada masyarakat sekaligus menjadi strategi terpadu penurunan angka kemiskinan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pendekatan SPPG berbeda dari layanan serupa karena mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi lokal dalam prosesnya.
“Berbeda dengan layanan sejenis, SPPG yang akan dikembangkan tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga dirancang untuk memberdayakan potensi lokal. Bahan pangan yang digunakan akan bersumber dari hasil pertanian, peternakan, serta pelaku usaha mikro dan kecil di sekitar wilayah operasional,” paparnya.
Diharapkan, model layanan ini tidak hanya meningkatkan ketahanan gizi masyarakat, tetapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi secara berkelanjutan di kawasan 3T yang selama ini menjadi prioritas pembangunan pemerintah.
