astakom, Jakarta – Di tengah padatnya agenda kunjungan kenegaraan ke luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak mengenal batas ruang.
Dari Singapura, Senin (17/6), Prabowo memimpin rapat terbatas (ratas) secara daring yang membahas satu isu krusial: status administratif empat pulau yang selama ini menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Melalui akun resmi Instagram @presidenrepublikindonesia, publik mengetahui bahwa rapat ini diikuti oleh jajaran penting: Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua DPR, serta Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Di balik layar virtual, keputusan penting akhirnya diambil.
“Di sela kunjungan kenegaraan, Presiden melakukan rapat terbatas secara daring bersama Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua DPR, Gubernur Aceh, serta Gubernur Sumatera Utara, untuk membahas kesepakatan pengembalian empat pulau milik Provinsi Aceh,” tulis akun @presidenrepublikindonesia.
Empat pulau yang dibahas—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—secara resmi diputuskan sebagai bagian dari wilayah administratif Aceh. Ini bukan keputusan yang diambil secara gegabah, melainkan didasari oleh data menyeluruh dari Kementerian Dalam Negeri dan berbagai dokumen pendukung.
“Keputusan ini turut diambil berdasarkan laporan menyeluruh Kementerian Dalam Negeri, serta diperkuat oleh data-data pendukung,” tulis keterangan tersebut.
Langkah ini sekaligus menjadi contoh bagaimana diplomasi di luar negeri tidak menghentikan roda pemerintahan di dalam negeri. Presiden Prabowo menyampaikan harapannya agar keputusan ini dapat diterima secara damai dan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat di dua provinsi.
“Semoga keputusan ini memberikan jalan keluar yang terbaik bagi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara,” demikian disampaikan akun resmi Presiden.
Dari ruang rapat digital lintas negara, satu keputusan lahir yang membawa harapan akan keadilan administratif dan harmoni wilayah. Prabowo kembali membuktikan: kehadiran negara bisa menjangkau dari mana saja, kapan saja.
