astakom, Ambon — Suasana hangat dan penuh semangat terasa saat rombongan Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Rahayu Saraswati dari Fraksi Partai Gerindra tiba di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon, Jumat (13/6).
Kunjungan kerja ini tidak sekadar formalitas, tapi menjadi momen penting bagi Rahayu untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi industri dan masyarakat di kawasan timur Indonesia.
Baca juga
Salah satu sorotan utama Rahayu adalah masih timpangnya pemerataan fasilitas pengujian laboratorium di wilayah timur, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di Papua.
Menurutnya, ketergantungan terhadap laboratorium di Ambon menyebabkan beban biaya yang besar, apalagi jika pengujian harus dilakukan secara berkala.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi DPR RI. Perusahaan-perusahaan dari Papua harus datang ke Ambon hanya untuk uji laboratorium, yang tentu menelan biaya besar,” ujarnya dengan nada prihatin.
Dalam kunjungan itu, Komisi VII juga meninjau langsung inovasi ketel minyak kayu putih yang dikembangkan oleh BSPJI Ambon. Inovasi ini menjadi angin segar bagi penguatan ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku UMKM di Maluku dan Papua. Rahayu menyampaikan apresiasinya atas pengembangan tersebut.
“Saya melihat ini luar biasa. Mereka tidak hanya melatih, tapi juga memproduksi dan menjual ketel minyak kayu putih. UMKM bisa memanfaatkan ini untuk memperkuat ekonomi lokal,” tuturnya.
Tak hanya bicara soal industri, Rahayu juga menyoroti urgensi pengalokasian anggaran negara yang adil bagi wilayah kepulauan seperti Maluku. Dengan lebih dari 92 persen wilayahnya berupa laut, kebutuhan transportasi yang layak menjadi sangat mendesak.
“Kita perlu mengkaji ulang bagaimana anggaran dialokasikan untuk daerah kepulauan seperti Maluku. Akses transportasi sangat krusial agar potensi ekonomi bisa dimaksimalkan,” ucapnya.
Masukan lain yang diterima Komisi VII meliputi sektor perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga pengelolaan sampah. Rahayu menegaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi tantangan besar dalam mendukung daya tarik pariwisata daerah.
“Sayang sekali, bahkan saat menyelam saya masih menemukan sampah di laut. Pemda harus serius dalam tata kelola sampah, mulai dari tempat penampungan, armada angkut, hingga petugas. Masyarakat juga harus tahu ke mana membuang sampah mereka,” pungkasnya.
