astakom, Natuna – Ketegangan di wilayah perbatasan laut Indonesia kembali mencuat.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan perlunya penguatan alat utama sistem senjata (alutsista) laut serta kewenangan operasional penuh bagi Stasiun Bakamla Natuna, khususnya di wilayah strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I.
Baca juga :
Tidak ada rekomendasi yang ditemukan.
Pernyataan tegas ini disampaikan dalam kunjungan kerja Bupati ke Stasiun Bakamla Bukit Senubing, Natuna, pada Sabtu (14/6).
Dalam dialog bersama Kapten Bakamla Ilham, Cen mengungkap kekhawatirannya terhadap meningkatnya pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing, terutama praktik illegal fishing yang kian marak di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Natuna.
“Dengan potensi ancaman tinggi di perbatasan internasional, Bakamla Natuna harus mampu bertindak mandiri. Saat ini kami hanya bisa menjadi ‘mata’ tanpa ‘tangan’ untuk penindakan,” ujar Cen Sui Lan dalam keterangannya yang dikutip dari astakom, Senin (16/6).
Dalam pertemuan tersebut, Kapten Ilham menegaskan bahwa struktur operasional Bakamla saat ini belum memungkinkan penindakan langsung di lapangan.
“100 persen penindakan fisik masih bergantung pada armada Bakamla Pusat. Proses hukum pun harus melalui Batam, menyebabkan delay respons hingga 24 jam,” jelasnya.
Situasi ini, menurut Ilham, mengakibatkan kelemahan dalam pengawasan dan respons cepat di jalur pelayaran internasional yang sangat sibuk, seperti ALKI I.
Data dari Pemerintah Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, terdapat peningkatan 35 persen kasus illegal fishing di perairan ZEE Natuna.
Kondisi ini menimbulkan kerugian signifikan bagi nelayan tradisional, sekaligus mengancam keberlangsungan ekonomi lokal.
“Penguatan Bakamla Natuna bukan sekadar urusan pertahanan, tapi perlindungan nyata bagi nelayan dan investasi maritim kami,” tegas Bupati Cen.
Ia pun mendesak pemerintah pusat segera mengalokasikan armada patroli khusus, radar teknologi tinggi, dan pelimpahan kewenangan hukum langsung ke Natuna, bukan melalui Batam.
Meskipun keterbatasan masih membelenggu operasional Bakamla Natuna, Pemkab Natuna berkomitmen menyediakan dukungan logistik dan lahan untuk pembangunan pangkalan Bakamla modern di wilayah tersebut.
Langkah ini senada dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan 2025, yang menargetkan penguatan postur pertahanan maritim di tiga titik utama ALKI, termasuk Natuna.
Respons cepat dari pusat dinilai kritis mengingat eskalasi aktivitas kapal asing di perairan Natuna yang tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga merugikan masyarakat pesisir. (RY)
